Jika Pemerintah Takut, Diskriminasi Langgeng

Menyikapi rencana Front Pembela Islam (FPI) yang akan mendemo Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine, Komisi Nasional Perempuan meminta agar pemerintah tidak gentar dan takut atas aksi-aksi semacam itu.

Menurut  anggota Komnas Perempuan, Masrurach, jika pemerintah terpengaruh demo FPI maka bisa memberi contoh buruk bagi daerah lain dalam hal perlindungan hak minoritas dan perempuan. "Kalau kalah sama ancaman otot, justru melanggengkan diskriminasi," katanya seperti dirilis Tempo.co, Senin, 28 Oktober 2013.

Dirinya menambahkan bahwa setiap warga negara memiliki hak sama untuk menempati jabatan pemerintahan. Selama ia kompeten dan berkualifikasi memadai, siapa pun bisa menjadi pejabat publik. Bahkan mereka yang punya keterbatasan fisik pun tak boleh dibatasi jadi pejabat publik. "Seperti Gus Dur punya keterbatasan, tapi tetap bisa jadi presiden," ujarnya.

Karena itulah Masrurach mempertanyakan kapasitas FPI yang rencananya akan mendemo Balai Kota DKI terkait isu penempatan Lurah Susan. Dirinya menilai FPI tak kompeten memprotes Lurah Susan. Apalagi misi organisasi itu mendemo pemerintah provinsi berbau diskriminasi. "FPI itu siapa mau demo Lurah Susan?" ujarnya.

Setiap pejabat pemerintah wajib menegakan konstitusi negara apapun situasinya. Bahkan pembiaran dan pendiaman terhadap kasus dimana satu kelompok melakukan aksi penolakan terhadap warga lainnya merupakan sebuah pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Bukan hanya kelompok itu saja, namun setiap pejabat pemerintah yang melakukan pembiaran terjadi didepan mata.

 

 

Baca Juga Artikel Lain:

My Life, My Journey, My Destiny: Inspirasi Perjalanan Hidup Pdt. Timotius Arifin

Gereja Lakukan Pembiaran Terhadap Intoleransi

Sembilan Bom Bunuh Diri Dalam Sehari Tewaskan Puluhan Warga

Protes Korupsi, Gereja Bunyikan Lonceng

 

Sumber : Tempo.co

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles