“Gereja
harus hadir sebagaimana fungsi gereja itu sendiri tanpa harus terlibat politik
praktis,” demikian kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Herry Lano di sebuah seminar gereja pada Kamis (15/3) lalu.
Adapun seminar ini diselenggarakan oleh Sinode GMIST (Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud) dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah, perwakilan Bupati Talaud, camat, Asisten Administrasi Umum Denny Kondoj, kepala SKPD, lurah, pemimpin-pemimpin gereja dari berbagai denominasi, ketua-ketua resort, wilayah, dan jemaat. Lewat seminar ini, jemaat gereja diharapkan bisa meningkatkan pemahaman soal makna Tubuh Kristus secara alkitabiah sebagai wadah pemersatu dan menciptakan ketentraman di tengah situasi dan dinamika politik seperti saat ini. Apalagi menjelang Pilkada 2018 yang akan segera berlangsung di berbagai belahan provinsi di Indonesia.
Baca Juga :
Herry juga mengingatkan
supaya umat Kristen bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga, memelihara
dan melakukan pencerahan di lingkungan gereja maupun di lingkungan masyarakat.
Khususnya menjelang pesta rakyat mendatang supaya bisa berjalan dengan sehat, aman dan damai.
Sementara Ketua
Sinode GMIST Pendeta Patras Madonsa menekankan bahwa tugas utama jemaat Tuhan adalah merawat dan menjaga keutuhan gereja.
“Terkait dengan
Pilkada, warna boleh beda, pilihan boleh beda tetapi kita tetaplah gereja sebagai tubuh Kristus yang utuh,” kata pendeta Patras.
Dia juga menegaskan bahwa jemaat gereja tetap punya hak politik. Tapi jangan memakai hak itu untuk mempolitisasi demi tujuan memecah belah persatuan dan kesatuan. Sikap merasa diri paling hebat juga adalah salah satu penyebab terjadi selisih paham dan konflik antar masyarakat.
Baca Juga :
Sebagai umat
Kristen, berpolitik bukanlah sesuatu hal yang tabu atau tak boleh dilakukan.
Toh, berpolitik juga adalah untuk tujuan membangun bangsa dan negara ke arah
yang lebih baik. Tapi patut dicatat politik yang dimaksud disini adalah politik
yang sehat. Tentunya, melakukan politisasi dengan menghalalkan segala macam
cara untuk kepentingan perorangan atau kelompok sama sekali tak dibenarkan,
apalagi hal tersebut menyebabkan perpecahan antar umat maupun masyarakat.