Silahkan login terlebih dahulu sebelum
memasukkan pertanyaan Anda.

Register Login

Lori Mora

Official Writer
580


Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah ketok palu pada Minggu (15/9) kemarin. Itu artinya DPR akan segera membawa RKUHP ini ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan pada 24 September 2019 pekan depan.

Namun setelah mengetahui isi dari RKUHP, ada banyak pihak yang mulai merasa tidak sepaham dengan beberapa butir di dalamnya. Salah satunya adalah tentang pengguguran kandungan atau aborsi yang tercantum dalam Pasal 251, 470, 471 dan 472. Di sana disampaikan bahwa perempuan yang kedapatan menggugurkan kandungan dengan obat atau meminta bantuan dari pihak lain akan dipidana empat tahun penjara. Hukuman serupa juga berlaku bagi pemberi bantuan dalam praktik mengugurkan kandungan.

Namun jika penguguran kandungan dilakukan tanpa persetujuan dari yang sedang mengandung maka akan dipidana paling lama 12 tahun. Jika praktik aborsi tersebut menyebabkan kematian maka hukumannya akan diperberat menjadi 15 tahun penjara.

Merasa jika pidana ini justru mendiskriditkan perempuan korban perkosaan, Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara pun angkat suara dan meminta hak perempuan korban perkosaan secara hukum. Dia mendesak DPR untuk merevisi pidana tersebut kecuali bagi korban perkosaan. Sebab dia menyampaikan jika dalam UU Kesehatan telah diatur jika korban perkosaan bebas hukuman jika melakukan praktik aborsi.

“UU Kesehatan saat ini adalah momentum kunci pengaturan aborsi di Indonesia bahwa aspek kesehatan merupakan pertimbangan pertama terkait praktik aborsi,” katanya.

Senada dengan itu, UU terbaru yang sudah dirancangkan DPR soal pidana terkait penghinaan terhadap Presiden juga jadi bahan permasalahan.

Aliansi Nasional Reformasi RKUHP berpendapat bahwa UU tersebut hanya akan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Bahkan sangat dikhawatirkan hanya jadi pasal karet karena kriteria tentang menyerang kehormatan itu tidak spesifik.

Baca Juga:

Lewat Film, Sutradara Muda Ini Serukan Agama Rawat dan Jaga Alam Semesta

Bukit Masbait, Bukti Hidupnya Toleransi Solid di Tengah Masyarakat Maluku

Adapun isi dari UU penghinaan Presiden ini termuat dalam Pasal 218 dengan pidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp150 juta dan 219 dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal Rp150 juta.

Sementara dua pasal lain yang dianggap terbilan masih sangat baru adalah soal penggunaan kontrasepsi seperti kondom dan pidana terhadap pemaksaan hubungan seks kepada pasangan.

Dalam pasal pidana penggunaan kontrasepsi berupa kondom, dicantumkan bahwa setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur akan dipidana denda. Hal ini tercantum dalam Pasal 414 RKUHP. Terkait hal ini, Pasal 417 RKUHP mengatur pidana terhadap pelaku yang melakukan seks di luar hubungan pernikahan. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya bisa terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda kategori II.

Paling uniknya, RKUHP terbaru ini juga menetapkan pidana kepada pasangan menikah yang memaksakan hubungan seks dengan pasangannya, baik suami ke istri dan sebaliknya.

Aturan ini dituangkan dalam Pasal 480 ayat 1 yang dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya akan dipidana penjara selama 12 tahun. Di ayat 2 juga ditegaskan bahwa pemaksaan hubungan suami istri juga dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan. Pidana ini juga berlaku bagi persetubuhan dengan anak atau dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Penerbitan RKUHP ini tentu saja penting untuk diketahui, mengingat sebagai warga negara Indonesia kita patut mendapat hak di depan hukum. Dan sebagai umat beragama kita juga perlu memahami bahwa larangan yang terdapat di dalam ajaran firman Tuhan atau Alkitab sudah seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa. Karena kehidupan agama harus selaras dengan kehidupan berbangsa.

Terlepas dari beberapa bagian yang diprotes dalam RKUHP, kita berharap UU baru ini benar-benar menjamin hak semua warga negara dengan adil dan merata.

Sumber : Berbagai Sumber | Jawaban.com

Share this article :

Setiap Persoalan selalu ada Harapan dan Jawaban. Hubungi kami sekarang !

Helena Hotmauli Sinaga 18 October 2019 - 07:07:58

Halo.. Saya ingin bertanya, gimana sebenarnya cara.. more..

0 Answer

Reni Agustin 17 October 2019 - 23:18:07

Kata sia-sia

0 Answer

Haikal saputra 17 October 2019 - 20:06:54

Virus Bersifat......?yang Tidak Memiliki oragel or.. more..

0 Answer


Berkat Melimpah 8 October 2019 - 05:08:21
Tolong doakan supaya Tuhan beri jalan / pekerjaan ... more..

Cristian Sipahutar 1 October 2019 - 12:41:13
Perkenalkan nama saya Cristian Sipahutar, saya sdh... more..

nafty louise 21 September 2019 - 21:18:28
Selamat malam, nama saya nafty saat ini saya mohon... more..

Merry Sine 28 August 2019 - 14:42:33
Salom sahabat.. peekenalkan saya merry

Banner Mitra Oktober Week 3


7268

Banner Mitra Oktober Week 3