Albert Hasibuan: Kasus Penculikan Belum Kadaluarsa

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menindaklanjuti pernyataan mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (TNI) Wiranto terkait keaslian surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemecatan Prabowo Subianto dari TNI.

Menurutnya, Presiden SBY seharusnya bisa mendorong dilakukannya proses hukum terhadap mantan Danjen Kopassus yang kini menjadi calon presiden itu. "Saya akan surati Presiden SBY untuk memberi pertimbangan bahwa proses hukum harus diadakan kembali untuk mencari dalang tindak pidana penculikan aktivis tersebut. Tindak pidana penculikan belum kadaluarsa," katanya melalui pesan singkatnya, Minggu (22/6/2014).

Albert melihat dalam surat DKP tersebut telah terungkap sejumlah alasan pemberhentian Prabowo Subianto. "Dari perspektif hukum, dapat dikatakan salah satu dasar pemberhentian Prabowo yaitu penghilangan kebebasan dan penculikan," ujarnya.

Apalagi, menurutnya, sebanyak 11 anggota Tim Mawar Kopassus sudah dihukum oleh Mahkamah Militer berdasarkan 'command responsibility' atau tanggung jawab komando atasan. Sementara secara hukum, setiap anggota Kopassus harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. "Artinya tidak adil jika hanya 11 anggota yang melaksanakan mendapatkan hukuman. Apalagi rekomendasi Komnas HAM pada 1998 sudah menyatakan hal tersebut," tegasnya.

Pemerintah saat ini maupun yang akan datang harus mampu dan berani untuk mengungkap kasus penculikan aktivis ini tanpa memandang bulu. Siapapun yang terlihat harus diberikan konsekuensi hukum.

 

Sumber : metrotvnews

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles