DPRD Sumsel Tolak Kebijakan Wajib Tes Keperawanan Siswi SMA

DPRD Sumsel Tolak Kebijakan Wajib Tes Keperawanan Siswi SMA

Lori Official Writer
3461

Penetapan kebijakan wajib tes keperawanan bagi siswi SMA di Prabumulih rencananya akan digelar tahun depan. Kebijakan ini diputuskan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai respon atas maraknya siswi yang terlibat dalam seks bebas atau melakoni prostitusi.

Atas rencana ini, DPRD Sumatera Selatan menyatakan tidak setuju sebab dinilai tidak logis. Wakil Ketua DPRD HA Djauhari menyampaikan bahwa tes tersebut tidak patut digelar dengan menandaskan, “Saya minta Disdik Prabumulih kembali mengkaji rencananya itu,” seperti dilansir Kompas.com, Senin (19/8).

Menurutnya, kebijakan ini bukan solusi tepat menjamin siswi untuk tidak terjerat dalam kebiasaan menyimpang tersebut. Ia menyarankan agar Disdik merancang sebuah rencana yang mendorong siswi terlibat dalam kegiatan positif di lingkungan sekolah dan pergaulan, yang justru lebih baik dibanding dengan tes keperawanan.

Sebelumnya, Kepala Disdik kota Prabumulih HM Rasyid sudah menduga bahwa kebijakan ini akan banyak mengundang penolakan sebab dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sarat diskriminasi. Namun Disdik tetap kukuh akan menjalankan kebijakan tersebut di tahun 2014.

Kebijakan ini dianggap bertentangan sebab mengandung unsur diskriminasi perempuan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta bertentangan dengan UU Pendidikan Nasional yang tidak mewajibkan tes keperawanan. Menimbang kembali kebijakan tersebut akan sangat diperlukan.


Baca Juga Artikel Lainnya:

Ada Apa Dibalik Aksi Penembakan Beruntun Terhadap Polisi?

Pasca Kerusuhan, Polisi Buru 13 Napi LP Labuhan Ruku

Google Anjlok Selama 5 Menit, Traffic Internet Dunia Jatuh

Kisah Wartawan Indonesia di Tengah Panasnya Konflik Mesir

Henny Widjaja, Sukses Menjadi Pebisnis Abon Pedas

TUHAN Menolongku Melunasi Biaya Kuliah!

Sumber : Kompas.com | Jawaban.com | Lori

Ikuti Kami