Silahkan login terlebih dahulu sebelum
memasukkan pertanyaan Anda.

Register Login

Lori Mora

Official Writer
994


Kasus penutupan rumah ibadah yang terjadi sepanjang dua tahun belakangan ini Kabupaten Bantul, Yogyakarta, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan mengeluarkan moratorium pembangunan rumah ibadah.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan kalau rencana moratorium ini juga dibuat setelah melakukan observasi ke lapangan, dimana pendirian rumah ibadah dianggap terlalu banyak di daerah tersebut. Sehingga dianggap akan lebih baik jika dibuatkan ketetapan atau syarat resmi pembangunan rumah ibadah.

“Di Bantul yang jika dihitung 1 dusun memiliki 2 masjid,” katanya.

Abdul menegaskan, moratorium sendiri muncul bukan semata-mata dari Pemkab Bantul. Tapi dari hasil dialog bersama dengan semua agama beberapa waktu lalu. Isinya sendiri dipastikan tidak bertentangan dengan SKB 3 menteri yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan data statistik Pemkab Bantul, tercatat bahwa Kabupaten Bantul sendiri memiliki sebanyak 1883 masjid, yang jumlahnya dua kali lipat dibanding jumlah total dusun yang ada yaitu 933 dusun. Sementara terdapat 17 gereja Katolik dan 41 Kapel, 41 Gereja Protestan sebanyak 41, 5 pura dan 1 wihara.

Data ini menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah rumah ibadah di Bantul harusnya sudah mencukupi dan tak perlu tambahan rumah ibadah lagi.

Rencana ini sendiri mendapat dukungan penuh dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantul. Mereka menilai jika langkah Pemkab Bantul sudah tepat.

FKUB bahkan mengusulkan jika masyarakat harusnya memahami dengan jelas soal syarat pendirian rumah ibadah. Karena kadang masyarakat justru memaksakan untuk mendirikan rumah ibadah meskipun hal itu tidak memenuhi syarat sesuai aturan.

“Ya kalau (rumah ibadah) itu memang sudah cukup ya tidak ada salahnya dong (moratorium). Kalau sudah cukup, kenapa harus mendirikan lagi,” ucap Ketua FKUB Bantul, Yasmuri.

Baca Juga:

Cabut Izin GPdI Bantul, Bupati Suharsono Dinilai Intoleran

Pasca Pencabutan Ijin GPdI Bantul, Gereja Baptis Semarang Ini Malah Disegel

Untuk diketahui, salah satu syarat pendirian rumah ibadah adalah jika memiliki minimal 90 orang anggota.

Berdasarkan SKB 3 menteri, di BAB IV soal Pendirian Rumah Ibadat dituliskan beberapa syarat, diantaranya:

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkuta di wilayah kelurahan/desa.

2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak menganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14 ayat 1 menetapkan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Ayat 2 menetapkan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

- Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Di Pasal 16 disebutkan bahwa, permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk

memperoleh IMB rumah ibadat. Kedua, Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

sejak permohonari pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pada dasarnya, aturan pendirian rumah ibadah memang sudah sangat jelas. Dan sudah jadi tugas pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan terkait aturan ini kepada seluruh warganya.

Sumber : Berbagai Sumber | Jawaban.com

Share this article :

Setiap Persoalan selalu ada Harapan dan Jawaban. Hubungi kami sekarang !

Inovi Isdiyantoro 18 November 2019 - 21:01:35

Di phk

0 Answer

Aris Anto 18 November 2019 - 17:31:20

Is that...................(you)house?

0 Answer

Roi Tarihoran 18 November 2019 - 03:09:04

Apakah yang saya lakukan. Dengan situasi saya ini,.. more..

1 Answer


surya 10 November 2019 - 18:37:53
Hi teman teman JC, nama saya surya, saya mengalami... more..

marisca benedicta 9 November 2019 - 10:23:48
tolong bantu doa, agar saya terlepas dri jeratan h... more..

Joice Merry 6 November 2019 - 13:22:01
Mohon topangan doa agar Supaya tidak khawatir akan... more..

Aneke Ane 5 November 2019 - 05:23:34
Saya ane. Saat ini saya merasa berada dititik ter... more..

Banner Mitra November Week 2


7267

Banner Mitra November Week 2