Pemeriksaan Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus Uninteruptible Power Suply (UPS) pada Rabu (29/7) kemarin mendapat respon dari Wakil
Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung).
Pria yang kerap disapa Haji Lulung
ini beranggapan bahwa tersangka dalam kasus korupsi APBD DKI Jakarta terkait pengadaan
UPS. Pasalnya Ahok dianggap melakukan pembiaran dalam hal pengawasan dan tidak
melakukan pencegahan sebelum kasus korupsi terjadi.
“Mestinya Ahok jadi
tersangka karena pengguna anggaran ada di pihak eksekutif. Mestinya pemberantasan
korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan
pembiaran,” ucap Lulung, seperti dilansir Kompas.com,
Rabu (29/7).
Lulung juga
menilai bahwa Ahok sebagai Gubernur DKI bertanggung jawab dalam hal pemakaian anggaran
APBD Perubahan tahun anggaran 2014 itu. “Karena penggunaan anggaran adalah
eksekutif, mekanisme pembahasan APBD itu jadi tanggung jawabnya DPRD sebatas persetujuan
di paripurna. Menyangkut kasus UPS, harusnya eksekusi terakhir dilakukan oleh
unit masing-masing, dan yang bertanggung jawab Gubernur,” terangnya.
Sementara Ahok yang
kerap berlawanan dengan Lulung menjawab dakwaan tersebut dengan berkelakar. Menurut
Ahok, Lulung pantas menggantikan posisi Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai
kepala Bareskrim Mabes Polri. “Sayang, Haji Lulung tak pernah sekolah polisi.
Kalau pernah, saya akan usulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kabareskrim,”
ucap Ahok.
Terkait pemeriksaan
itu, Ahok menjelaskan bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi untuk dimintai
keterangan. Proses pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam itu diharapkan
bisa menuntaskan kasus yang menjerat dua pejabat negara, diantaranya Alex Usmandan
Zaenal Soleman.
Seperti diketahui, Ahok dan Lulung memang selalu berseberangan dalam hal cara pandang, apalagi saat Ahok melakukan pembenahan PKL di Tanah Abang dan banjir Jakarta. Kendati masing-masing punya sentimen pribadi, namun pejabat negara seharusnya menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya.
Sumber : Kompas.com/Tempo.co/ls