Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan memanfaatkan tenaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat kepolisian untuk menjadi tenaga honorer pengganti Satuan Polisi Pamong Praja di DKI Jakarta.
Menurutnya, honorarium untuk penggunaan tenaga TNI/Polri tersebut sudah tercantum dalam APBD 2015 yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Untuk apa kita bayar terlalu banyak honorer untuk menjadi Satpol PP kalau kerjanya juga tidak jelas. Kenapa tidak manfaatkan TNI Polri? Kalau tidak perang kan kerjanya (TNI/Polri) juga tidak terlalu banyak, hanya latihan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).
Menurut Ahok, biaya yang dibutuhkan untuk membayar
personil TNI/Polri untuk menjadi tenaga honorer di DKI Jakarta juga jauh lebih
rendah dibandingkan upah yang harus diberikan untuk pekerja outsourcing dan Pegawai Negeri
Sipil.
Bahkan, perbedaan upah yang diberikan dapat mencapai angka Rp 1,5 juta
berdasarkan perhitungan yang dimiliki oleh mantan Bupati Belitung timur itu. "Kita
bayar outsourcing
berapa? Kenapa tidak mau manfaatkanTNI/Polri kalau begitu? Manfaatkan mereka
untuk jaga keamanan Rp 250 ribu juga layak per hari. Kerja full saja selama 30 hari berarti
hanya Rp 7,5 juta per bulan. PNS DKI Jakarta kerja digaji Rp 9 juta paling
kecil," kata Ahok menjelaskan perhitungannya.
Selain lebih menghemat anggaran, aparat TNI/Polri juga dikatakan lebih gampang
dikoordinasi jika dibandingkan dengan PNS maupun tenaga outsourcing. Ahok pun membandingkan
keberhasilan reformasi TNI yang sudah berhasil saat ini, dibandingkan dengan
reformasi birokrasi yang tak kunjung usai, sebagai salah satu tolak ukur lebih mudahnya koordinasi yang dilakukan oleh aparat TNI.
"Koordinasinya lebih mudah. Mengurus TNI/Polri itu lebih mudah dibanding mengurus PNS, loh. Buktinya, yang paling berhasil bangun reformasi itu TNI, kan. PNS berhasil tidak direformasi? belum!" kata Ahok.