Theresia Karo Karo

Official Writer
2485


Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan uji materi Rancangan Undang-Undang Pilkada Kepala Daerah Tak Langsung. Yang berarti pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, akan dilimpahkan kepada DPRD.

Sehubungan dengan hal ini, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan draf RUU Pilkada terbaru disertai perbaikan. Djohermansyah Djohan selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan, terdapat beberapa poin terkait perbaikan RUU Pilkada Langsung.

Menurutnya, salah satu kelemahan pilkada langsung selama ini adalah menimbulkan tanggapan bahwa politik berbiaya mahal. Untuk hal ini, dalam draf RUU Pilkada pihaknya telah melakukan beberapa opsi pencegahan. Antara lain dengan pelarangan kegiatan rapat umum, kampanye dialog terbatas, pemasangan media promosi, dan kampanye lewat media. “Semua akan didanai dari APBN, jadi masuk dalam anggaran pemerintah. Dengan begitu, kandidat tidak perlu keluar uang banyak,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta (22/9).

Selain itu akan ada sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang terbukti melakukan “mahar politik”. Bagi calon kepala daerah yang terkait dengan isu ini maka dapat langsung didiskualifikasi dan dilarang mencalonkan diri kembali di periode berikut. Sedangkan bagi parpol penerima, akan dikenakan denda 10 kali lipat dari dana yang diterima.

Draf ini juga turut mengusulkan larangan calon petahana untuk melakukan pergantian pejabat  dalam kurun waktu enam bulan sebelum akhir jabatan. Aturan lainnya yang disertakan adalah mewajibkan para calon untuk melakukan uji publik sebelum diusung parpol.

Sehubungan dengan tindak kecurangan, draf ini juga menyertakan peraturan e-voting, yang sekaligus dapat menghemat biaya pemilu. Untuk mencegah terjadinya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya, pemerintah akan menyiapkan pilkada tunggal, khusus untuk seleksi kepala daerah.

“Untuk wakilnya, akan diajukan kepala daerah terpilih kepada pemerintah pusat. Bagi kepala daerah yang ada di kota-kota padat, bahkan bisa punya tiga wakil, apakah itu dari PNS, profesional, atau partai,” jelas Djohermansyah.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat secara resmi telah menyatakan dukungannya pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung, namun disertai dengan sepuluh syarat. Menanggapi hal ini, Djohermansyah menyatakan bahwa draf usulan pemerintah ini sudah mencakup sepuluh syarat yang diajukan Fraksi Demokrat.
Sumber : Kompas/Tempo.co.id by tk


Share this article :

Setiap Persoalan selalu ada Harapan dan Jawaban. Hubungi kami sekarang !

Erik Siahaan 27 May 2020 - 08:13:10

Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.".. more..

0 Answer

Margaretha Ltor 15 May 2020 - 11:07:59

Apa yg kita harus lakukan,,untuk tau ada atau tida.. more..

1 Answer

tolala 2 May 2020 - 03:25:35

Covid 19

1 Answer


IMA SAMOSIR 29 May 2020 - 14:22:54
'Terimkasih Tuhan Yesus untuk Semua yg Terjadi did... more..

Dian Parluhutan 7 May 2020 - 23:12:30
shalom Saudara-saudari yang terkasih, mohon doan... more..

anre vin 21 April 2020 - 13:19:08
Nama saya Ernawati, saya minta tolong saya jatuh d... more..

Reginald Rambing 14 April 2020 - 14:28:50
Saya minta dukungan melalui bantuan doa dari sauda... more..

Banner Mitra Mei 2


7254

Banner Mitra April Week 3