Silahkan login terlebih dahulu sebelum
memasukkan pertanyaan Anda.

Register Login

Theresia Karo Karo

Official Writer
3438


Perseteruan antara Partai Gerindra dan Gubernur DKI Jakarta masih berlanjut hingga saat ini. Hal ini dipicu oleh mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering dipanggil Ahok dari partai yang telah mengusungnya selama ini. Penyebabnya adalah Ahok merasa sudah tidak lagi memiliki visi yang sama.
 
Diketahui, Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra, Habiburokhman ingin mendaftarkan mendaftarkan pengajuan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyangkut Peraturan Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin (18/9). Namun, rencana itu ditunda hingga disahkannya revisi UU Pemda oleh DPR. “Setelah pengesahan (UU Pemda) yang baru, kan mau disahkan DPR. Jadi nanti UU Pemda yang baru (diuji materi),” ungkap Habib.

Sebelumnya, pihaknya ingin melakukan uji materi Pasal 29 ayat 2 UU No.32/2004 yang mengatur pemberhentian Kepala Daerah. Dijelaskan dalam ayat tersebut Kepala Daerah atau wakilnya dapat diberhentikan dengan alasan masa jabatan yang berakhir atau berhalangan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah dan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban tugas, dan melanggar larangan.

Habib menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan adanya aturan yang menyebutkan kepala daerah bisa diberhentikan apabila partai politik pengusung Kepala Daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Gerindra ingin pemberhentian dapat dilakukan, meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi.

Dirinya bahkan memberi contoh, kasus Ahok yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Pihaknya menginginkan Ahok dapat diberhentikan dari posisinya sebagai Gubernur DKI,  meskipun hanya Gerindra yang mencabut rekomendasi dukungan. “Jika salah satu parpol menarik, maka menjadi tidak cukup syarat pengusungan calon (15 kursi DPRD). Tanpa kursi Gerindra, PDI-P tidak cukup (usung calon),” jelas Habib.

Atas Uji materi ini, pihaknya siap menerima kritik dari publik dan Kepala Daerah. Pihaknya ingin agar  Kepala Daerah dapat bertanggung jawab kepada konstituen parpol pengusung. Bila ingin lepas dari tanggung jawab tersebut, sebaiknya calon Kepala Daerah maju melalui jalur independent.

Sumber : Kompas/Rmol.co by tk


Share this article :

Setiap Persoalan selalu ada Harapan dan Jawaban. Hubungi kami sekarang !

C N Kaunang 29 February 2020 - 10:29:37

anak menentang

0 Answer

Blante Reynaldy Sirait 29 February 2020 - 00:05:48

Kemalasan

0 Answer

Abram is 28 February 2020 - 19:37:25

Makanan

0 Answer


adiek sheptina 25 February 2020 - 10:15:45
Saudara, mohon bantuan doa utk saya yang mencari p... more..

Erwin Elwuar 14 February 2020 - 02:41:47
Shaloom.... Sahabat Jawaban.com bersama semua saha... more..

sutan samosir 5 February 2020 - 05:41:05
Mohon bantuan dukungan doanya untuk saya hari seni... more..

Robs Teng 26 January 2020 - 21:15:09
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaanMu ... more..

Banner Mitra Februari 2020 (3)


7268

Banner Mitra Februari 2020 (3)