3 Kekeliruan Pemerintah dalam Pemberian BLSM

Rapat paripurna Kabinet Bersatu Jilid II pada 20 Juni lalu memutuskan bahwa kompensasi kenaikan BBM berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan mulai diberikan pada 22 dan 24 Juni 2013. Meski telah memberi ‘lampu hijau’ terhadap kenaikan harga BBM, beberapa pihak mengaku BLSM bukan merupakan jawaban yang tepat untuk kebutuhan masyarakat.

Berikut 3 kekeliruan pemerintah SBY dalam pemberian BLSM :

1. Perbedaan harga bahan pokok di berbagai daerah

Pemberian BLSM berupa uang tunai sebesar Rp.150 ribu di seluruh daerah dianggap tidak adil oleh banyak pihak. Sebagai contoh, harga bahan makanan di Indonesia Timur jauh lebih mahal dibanding daerah-daerah lainnya. Tentunya tidak adil jika jumlah uang yang diberikan sama dengan daerah lainnya.

"Itu perhitungannya bagaimana? Harga barang dan jasa di daerah itu berbeda-beda. Jika di Jawa, sebesar Rp 150 ribu bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok, lain di Papua. Dia sana mungkin hanya cukup untuk membeli lima bungkus mi instan,” ujar pengamat Ekonomi dari Econit Hendri Saparini beberapa waktu lalu.

2. Data yang tidak lengkap

Permasalahan data yang tidak lengkap dapat membuat masyarakat yang membutuhkan tidak bisa mendapat kompensasi BBM ini. Di suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah buruh misalnya, tentu kuota penerima BLSM tidak boleh disamakan dengan desa yang warganya sebagian besar memiliki banyak usaha.

"Warga desa saya kebanyakan menjadi buruh tani. Upah per harinya saja hanya puluhan ribu. Kalau pemerintah menyalurkan BLSM dengan data yang tidak merata, bisa menimbulkan ketidakadilan. Karena banyak warga yang tidak mendapat bantuan tersebut," ujar Kepala Desa Cihawuk, Aef pada Minggu (23/6).

3. Hanya disiapkan 4 bulan

Pemerintah juga dikabarkan hanya menyiapkan BLSM dalam empat bulan. Dengan demikian, setelah empat bulan kedepan masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM akan tetap kesulitan dalam menutupi harga kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi dibanding sebelum harga BBM dinaikkan.

"Sedekah BLSM Ini tidak membantu. Apakah setelah empat bulan, masyarakat bisa mengompensasi diri sendiri. Apakah setelah empat bulan itu harga barang akan turun?" ucap Hendri Saparini.

Dari paparan diatas, pemberian BLSM tampaknya memang bukan penyelesaian yang tepat dalam membantu masyarakat yang terkena imbas naiknya harga BBM bersubsidi. Jika tidak ingin program ini memunculkan masalah baru, pemerintah sebaiknya menemukan sebuah konsep yang lebih adil dan memang merupakan jawaban yang dibutuhkan keseluruhan masyarakat di Indonesia.

 

Baca Juga :

Jokowi : Dari Dulu Saya Enggak Setuju BLT, yang BLSM Ini Juga

Pelaku Intoleransi di Sampang Harus Direlokasi

585ribu Peserta SBMPTN Perebutkan 90ribu Kursi Besok

UGM Menjadi Kampus Pilihan SMBPTN 2013

Sumber : berbagai sumber / andre

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles