Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 nampaknya memang lebih memanas ketimbang tahun sebelumnya. Selain sistem penilaiannya yang banyak dilihat tidak efektif untuk dijadikan standar kelulusan, pelaksanaannya pun terganggu di beberapa daerah akibat kesalahan distribusi dari pihak penerbit.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama ternyata juga punya pendapat yang sama terhadap UN. Mereka mengaku tidak sependapat dengan keberadaan UN. "UN itu dari pemerintah pusat. Kalau saya dari awal memang enggak setuju ada UN. Kelulusan hanya ditentukan selama tiga atau empat hari, sangat riskan sekali. Tapi sekali lagi, itu kebijakan pemerintah pusat dan saya enggak bisa membuat kebijakan sendiri," ujarnya di Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok juga melihat bahwa seharusnya kompetensi peserta didik tak hanya dinilai dari hasil UN semata, namun perlu dilihat pula dari sisi kedisiplinannya menuntut ilmu selama tiga tahun. Selain itu, kompetensi peserta Sistem pendidikan yang baik, lanjutnya, dilihat dari proses dan bukan hasil semata.
"Sebagai Wagub, ya saya harus ikut aturan negara. Tapi, sebagai pribadi saya enggak mau UN. Apakah kamu dapat ujian nilai tinggi menjamin karakter kamu bagus, punya disiplin kerja, dan menjadi orang tahan banting? Kan tidak juga. Kalau mau UN, sekolah bubarkan saja. Semua belajar masing-masing, les, bimbel, langsung ikut ujian," kata Basuki.
Ikuti doa ini sekarang:
“Tuhan, saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya membutuhkan Engkau. Saya percaya bahwa darahMu sanggup menghapuskan segala dosa dan kesalahanku. Saat ini, saya mengundang Engkau, Yesus Kristus, masuk dalam hati dan hidupku menjadi Tuhan dan Juruslamatku. Saya menyerahkan hidupku bagiMu dan melayaniMu.
Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin”