Isu Kenaikan BBM: Mainan Pencitraan Penguasa?

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan agar kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tidak dijadikan sebagai alat pencitraan bagi penguasa. Firdaus Ilyas selaku Koordinator Divisi Pengawasan Analisis Anggaran ICW mengatakan harga BBM bisa saja berubah lagi menjelang Pemilu 2014 seturut dengan kepentingan dari pihak-pihak yang berkuasa.

“Bisa saja dinaikkan dulu, kemudian diturunkan lagi harganya pada saat jelang Pemilu atau tahun 2013 nanti, kemudian diklaim, ‘Kami pemerintah dan politisi yang sudah menurunkan BBM berkali-kali.’ Pemandangan seperti ini sudah biasa terjadi,” ungkap Firdaus dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Rabu (28/3), sebagaimana dilansir kompas.

Dugaan lain ICW terkait kebijakan kenaikan harga BBM ini adalah tidak adanya transparansi dari pemerintah dan DPR RI kepada publik dalam hal kalkulasi perhitungan biaya subsidi BBM ini. Firdaus menduga hal ini dilakukan agar nantinya ada penggelembungan dana (mark up) yang dipakai untuk kepentingan bersama.

Ada perbedaan hasil perhitungan biaya subsidi BBM antara pemerintah dengan ICW, yang menurut Firdaus harus ditelusuri kembali karena ICW juga menghitung menggunakan metode yang sama dengan pemerintah. Menurut ICW, jika harga BBM jenis premium dan solar tidak naik atau tetap di harga Rp 4.500/liter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 148 triliun. Hal ini berbeda dari perhitungan pemerintah yang mengatakan beban subsidi BBM bisa mencapai Rp 178 triliun jika harga BBM tersebut tidak dinaikkan.

Perbedaan hitungan inilah yang menunjukkan indikasi mark up sebesar Rp 30 triliun. Jika harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6.000 sekalipun, ICW menghitung total beban subsidi BBM hanya Rp 68 triliun. Namun perhitungan pemerintah mencapai Rp 111 triliun, yang berarti memiliki selish hampir Rp 43 triliun. ICW menilai hal ini dapat menjadi celah penyimpangan.

“Persoalannya tidak transparan. Saya juga tidak tahu apakah ini adalah bagian dari semacam investasi atau ATM politik bagi semua partai. Bisa saja dibajak kepentingan politik, di mana selisih Rp 30 triliun bisa saja dibagi bersama-sama bisnis, pengusaha dan politik rente. Kepentingan politik kan butuh dana,” ungkapnya.

Isu kenaikan BBM ini memang telah membuat banyak pihak angkat bicara baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap rencana pemerintah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. Bagaimanapun selaku pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, kebijakan pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat dan bukan pada kepentingan politis semata.

Sumber : kompas.com

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles