Oposisi Jalanan Bisa Jatuhkan Pemerintah

Gerakan massa yang berlangsung kemarin, menurut Fadjroel, yang dihubungi Kamis (21/10/2010), merupakan gerakan parlemen oposisi jalanan yang muncul karena selama ini tidak ada kritikan berarti dari DPR terhadap pemerintah. "Praktis sebenarnya DPR kita mati suri karena dininabobokan sama SBY," katanya.

Dalam akun Twitter-nya Fadjroel menuliskan "Bila gerakan koreksi seperti 20 Oktober tidak didengarkan (seperti Soeharto), maka gelombang koreksi berubah jadi gerakan konfrontatif.” kicaunya.

Oposisi parlemen jalanan tersebut bersifat korektif terhadap proses demokrasi. Namun, kata Fadjroel, gelombang oposisi jalanan bisa berubah menjadi konfrontatif jika kritik para oposisi jalanan itu tidak juga didengar pemerintah. Selanjutnya, hal tersebut berpotensi menjatuhkan rezim pemerintahan. "Seperti kasus Soeharto, tidak didengar, jatuh," ucap Direktur Eksekutif Soegeng Sarijadi School of Government itu.

Para oposisi jalanan yang beraksi pada 20 Oktober itu, menurut Fadjroel, menyampaikan beberapa kritikan terhadap pemerintah dalam beberapa hal seperti soal pemberantasan korupsi. Pemerintah dikritik karena hingga kini tidak juga dapat menguatkan lembaga KPK, menyelesaikan kasus Century, dan mafia pajak. "Usulan undang-undang pembuktian terbalik sampai saat ini tidak dibuat, lembaga KPK sekarang lumpuh," katanya.

Selain itu, oposisi jalanan juga mengkritik pemerintah yang belum menegakkan hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik masyarakat. "Contohnya hak kebebasan berkeyakinan, kasus HKBP, kasus Ahmadiyah," tambah Fadjroel.

Tentunya masukan dan kritikan yang diaspirasikan oleh kelompok oposisi dapat berjalan dengan damai dan tanpa perlawanan fisik. Selaras dengan kebutuhan rakyat yang menginginkan perubahan dengan sejahtera dan damai.

Sumber : kompas.com/dpt

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles