Palestina Ditantang Akui Israel

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (11/10) mengatakan, dirinya siap meyakinkan kabinetnya untuk penghentian pembangunan permukiman Yahudi yang dijadikan syarat oleh Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai jika Palestina mau mengakui Israel sebagai tanah air bangsa Yahudi.

Tapi, tawaran Netanyahu yang disampaikan dalam pidatonya pada pembukaan masa sidang parlemen segera ditolak oleh Palestina. Ketua negosiator Palestina Saeb Erakat mengatakan, isu pengakuan Palestina atas Israel tidak berhubungan dengan masalah pembicaraan damai. “Permintaan itu tidak ada hubungannya dengan proses damai. Ini sepenuhnya ditolak,” kata Erakat. Negosiasi langsung antara Israel dan Palestina dimulai pada 2 September dan kembali terhenti dengan habisnya masa berlaku moratorium penghentian pembangunan permukiman Yahudi dua pekan lalu.

Palestina menuntut Israel memperpanjang moratorium dan mengancam keluar dari pembicaraan jika Israel menolak. Tapi, Israel bersikeras menolak tuntutan, sekalipun dengan adanya tekanan diplomatik dari komunitas internasional. Baik Netanyahu maupun Presiden Palestina Mahmoud Abbas diyakini mendapatkan tekanan dari pihak masing-masing, yang mempersulit berlanjutnya pembicaraan.

Saling Percaya

Tawaran Netanyahu pada Palestina untuk mengakui Israel diduga untuk mengatasi tekanan politik dari kubu ultranasionalis. Pengakuan Israel sebagai tanah air bangsa Yahudi tidak pernah menjadi isu dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah sebelum Netanyahu berkuasa pada 2009. “Saya tidak menjadikan ini syarat pembicaraan, tapi tidak diragukan, jika langkah itu dilakukan otoritas Palestina akan menjadi upaya membangun rasa saling percaya, yang akan membuka cakrawala baru harapan dan juga kepercayaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Israel mendorong undang-undang yang akan memberi jalan pada digelarnya referendum nasional, sebelum adanya keputusan untuk melakukan penarikan dari Jerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel setelah perang pada 1967.

Menteri Pertahanan dan pemimpin Partai Buruh Ehud Barak, yang terus ditekan oleh anggota partainya karena dinilai terlalu akomodatif terhadap Netanyahu mengatakan, keputusan yang dibuat Netanyahu, Senin, merupakan halangan bagi tercapainya perdamaian. “UU referendum meningkatkan keraguan tentang kesediaan dan kemampuan pemerintah untuk melanjutkan proses damai. Pemerintah harus melakukan segara sesuatunya untuk menghilangkan semua hambatan yang ada saat ini,” katanya.

 

Sumber : Suara Pembaruan Online/dpt

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles