-
Share:
Dampak Efisiensi Anggaran 2025, Bawa Perubahan Baik atau Sebaliknya?
Claudia Jessica Official Writer
Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari pemotongan program hingga pengurangan jumlah tenaga kerja.
Efisiensi Anggaran sebagai Kebijakan Pemerintah
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menghemat anggaran negara.
Langkah ini bertujuan untuk menekan pengeluaran hingga Rp306,69 triliun dengan menargetkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Namun, efisiensi ini tidak sekadar mengurangi anggaran, tetapi juga berdampak langsung pada program-program yang sedang berjalan serta tenaga kerja yang terlibat.
Sejumlah proyek terpaksa dihentikan atau ditunda akibat keterbatasan dana, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan publik.
Dampak Efisiensi Terhadap Karyawan dan Program Pemerintah
Efisiensi anggaran turut mempengaruhi tenaga kerja, terutama pegawai kontrak dan honorer. Banyak dari mereka berisiko kehilangan pekerjaan akibat pemotongan anggaran di berbagai instansi. Seleksi berbasis kompetensi juga diterapkan untuk menentukan pegawai yang masih dipertahankan.
Beberapa kementerian bahkan menghadapi kesulitan dalam membayar gaji serta tunjangan pegawai akibat keterbatasan anggaran.
Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi kerja dan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak-hak masyarakat, terutama dalam layanan publik.
Gaji pegawai, layanan dasar prioritas, serta bantuan sosial tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran.
Pandangan Ahli Terhadap Kebijakan Efisiensi
Sejumlah pakar kebijakan publik menilai bahwa efisiensi anggaran sebaiknya diawali dari perampingan struktur pemerintahan agar lebih efektif, dibanding hanya memotong belanja barang atau subsidi.
Selain itu, perlu dipertimbangkan kemampuan masing-masing daerah agar kebijakan ini tidak memperparah ketimpangan pembangunan.
Dari sisi makroekonomi, pemangkasan anggaran berpotensi menggeser alokasi dana dari program kementerian dan lembaga ke sektor yang dianggap lebih produktif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak Efisiensi Anggaran 2025 di Berbagai Sektor
Penghematan anggaran negara sebesar Rp 306,7 triliun membawa konsekuensi besar bagi berbagai sektor. Beberapa dampak signifikan meliputi:
1. Pendidikan: Kemendikti Saintek mengalami pemangkasan Rp22,54 triliun dan Kemendikdasmen Rp8,03 triliun. Hal ini memicu kekhawatiran publik terkait program beasiswa seperti KIP Kuliah. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa program beasiswa tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.
2. Olahraga: Anggaran Kemenpora dipangkas Rp1,29 triliun dari total Rp2,33 triliun. Sebagai akibatnya, fokus kebijakan akan diarahkan pada cabang olahraga tertentu sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
3. Perlindungan Perempuan dan Anak: Kementerian PPPA mengalami pemotongan anggaran hingga 48,86% dari total pagu. Hal ini berpotensi mempengaruhi berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Kepegawaian dan Kesehatan: Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan kebijakan efisiensi dengan sistem kerja fleksibel (Work From Anywhere), pembatasan perjalanan dinas, serta pengurangan penggunaan listrik untuk menekan biaya operasional.
5. BMKG: Pemangkasan anggaran sebesar 50,35% mengakibatkan penurunan kemampuan pemeliharaan alat utama meteorologi hingga 71%, yang berdampak pada menurunnya akurasi informasi cuaca, gempa, dan tsunami dari 90% menjadi 60%.
Halaman selanjutnya →
Sumber : Berbagai Sumber
Halaman :
12Tampilkan Semua
