Pemerintah Australia telah mengesahkan undang-undang baru yang melarang perusahaan menghubungi karyawan di luar jam kerja kecuali dalam keadaan darurat.
UU ini diberlakukan mulai Senin, 26 Agustus 2024, dikenal sebagai "hak untuk memutuskan hubungan" dan bertujuan untuk melindungi waktu pribadi para pekerja dari gangguan pekerjaan melalui email atau panggilan telepon.
Denda Berat bagi Perusahaan yang Langgar Aturan
Aturan ini menyatakan bahwa karyawan tidak dapat dihukum karena menolak untuk membaca atau menanggapi komunikasi dari kantor atau atasan mereka di luar jam kerja normal.
Jika perusahaan tetap bersikeras menghubungi karyawan, mereka bisa menghadapi intervensi dari Fair Work Commission (FWC), lembaga yang mengatur hubungan kerja di Australia.
Pelanggaran oleh perusahaan atau atasan dapat mengakibatkan denda hingga 19.000 dollar Australia untuk individu dan 94.000 dollar Australia untuk perusahaan.
Jika terjadi perselisihan terkait dengan aturan ini, karyawan dapat mengajukan keluhan ke FWC.
FWC akan menilai apakah kontak tersebut tidak wajar berdasarkan peran karyawan, keadaan pribadi mereka, dan metode kontak yang digunakan. Keputusan ini akan membantu memastikan bahwa aturan diikuti dan karyawan dilindungi.
Survei Menunjukkan Tingginya Jam Kerja Lembur Tanpa Bayaran
Sebuah survei yang dilakukan oleh Australia Institute menemukan bahwa pada tahun 2023, warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar, yang bernilai sekitar 88 miliar dollar AS.
UU ini diharapkan dapat mengurangi jumlah jam lembur yang tidak dibayar ini dengan jelas memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi.
Negara Lain dengan Perlindungan Serupa
Dengan pengesahan UU ini, Australia bergabung dengan sekitar dua lusin negara lain, seperti Perancis, yang telah memiliki perlindungan serupa sejak 2017.
Meskipun aturan ini mengakui pentingnya keseimbangan kehidupan kerja yang sehat, ia tetap memberikan ruang untuk kontak darurat yang mungkin diperlukan oleh pemberi kerja.
Sumber : jawaban.com