Serahkan Sertifikat 358 Rumah Ibadah, Bantul Masih Punya Ratusan Rumah Ibadah yang Belum Punya IMB

Dari ratusan rumah ibadah yang masih belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) di Bantul, Bupati Bantul Suharsono kabarnya telah menyerahkan sebanyak 358 sertifikat IMB, diantaranya 333 masjid, 21 gereja Kristen dan Katolik dan 4 Pura.

Bupati Suharsono menyerahkan sertifikat ini pada Kamis, 17 Januari 2019 di Gedung Induk Parasamya Kabupaten Bantul. Jumlah ini sendiri, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul, Sri Muryuwantini masih separuh dari jumlah rumah ibadah yang belum mendapat IMB.

“Tempat ibadah masih separuhnya, yang kita fasilitasi yang berdirinya sebelum 21 Maret 2006. Yang sudah memenuhi persyaratan langsung dikeluarkan. Syaratnya ada soal tata ruang, dokumen perencanaan yang disahkan DPU, menyusun dokumen lingkungan. Aturan pemenuhan dokumen lingkungan ini ada aturannya dari pusat,” kata Sri.

Sementara bagi rumah ibadah yang belum mendapat sertifikat IMB, Sri menyampaikan bahwa proses penerbitan IMB harus sesuai dengan proses. Dalam proses pengajuan harus ada dokumen penting lainnya. “Dari pengajuan itu kita verifikasi, kalau yang tidak memenuhi kami kembalikan, jadi semua yang sudah dapat SK Bupati 746 itu nanti harus segera memenuhi ketentuan, tapi kalau tidak sesuai syarat kami tidak akan keluarkan (IMB),” terangnya.

Sementara untuk proses pengajuan pendirian rumah ibadah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa peraturan tersebut sudah disepakati lewat Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

PMB ini berisi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendidikan rumah ibadah.

“Selaku Menteri Agama, saya mengimbau kepada segenap kita umat beragama untuk benar-benar bisa membaca dan memahami isi ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut,” kata Menag Lukman.

Adapun persyaratan pendirian rumah ibadah yang harus dipenuhi oleh pihak pengaju meliputi:

1. Daftar snama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota, dan

4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.

Menag menegaskan, jika persyaratan di atas belum terpenuhi maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Terkait masalah ijin mendirikan bangunan (IMB) memang masih jadi masalah besar bagi umat beragama di Indonesia, khusus pendirian gereja di berbagai daerah. Beberapa tahun ini saja, ada sejumlah rumah ibadah yang diprotes warga lantaran dinilai tak punya ijin bangunan. Akibatnya, rumah ibadah terpaksa disegel dan jemaatnya harus kehilangan tempat beribadah.

Namun dengan memenuhi setiap butir persyaratan ijin mendirikan bangunan di atas, kita berharap di tahun 2019 ini akan ada terobosan besar, dimana umat beragama di Indonesia lebih nyaman dalam menjalankan ibadahnya.

Sumber : Berbagai Sumber/Jawaban.com

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles