Tokoh Lintas Agama Minta DPR untuk Bertobat

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style>

Tokoh lintas agama menyerukan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk bertobat. Mereka menilai ada upaya menutupi penanganan perkara Ketua DPR dalam kasus pencatutan nama Presiden. Mereka diminta segera bertobat dan menyelesaikan proses penanganan perkara yang berhubungan dengan Freeport McMoran tersebut.

Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Andreas Yewangoe meminta MKD berhenti mempertontonkan dagelan dalam menangani perkara Setya. Menurutnya masyarakat sudah lelah menyaksikan sandiwara dagelan yang ditunjukkan, karena banyak hal substansial dapat dibelokan ke arah formal. "Orang-orang di DPR ini pandai menggeser hal yang bersifat substansial ke hal-hal formal. Saran saya bertaubatlah," kata Andreas, dalam konferensi pers di Gedung PGI, Jakarta, Jumat (11/12).

Sementara itu Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, penanganan perkara Setya di MKD harus segera dituntaskan. Jika tidak, dan terdapat upaya untuk pelemahan dalam prosesnya dari berbagai pihak, maka hal ini akan berbuntut menjadi persoalan bangsa. Abdul pun berharap agar para ketua partai yang memiliki anggota di MKD, untuk segera memberikan instruksi. Karena, ia yakin, anggota MKD akan patuh terhadap instruksi ketua partai. "Jangan sampai, ada upaya ketua partai melindungi orang-orang tertentu, apalagi yang sudah jelas melanggar etika," kata Abdul.

Sekretaris Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom melihat bahwa tugas dari MKD adalah menjaga kehormatan lembaga dewan dan bukan menjaga kepentingan pribadi. Gomar menilai, masyarakat geram dengan upaya MKD dalam menangani perkara Setya yang terlihat membela rekannya sendiri sang Ketua DPR. Sehingga, ia mendesak untuk membentuk majelis etik adhoc jika MKD tidak menunjukan perbaikan. "Menjadi kebutuhan mendesak, pembentukan majelis etik adhoc yang terdiri dari masyarakat kalau MKD masih mempertontonkan seperti ini," ujar Gomar.

Dalam pernyataan sikap tokoh lintas agama yang dibacakan Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Fajar Riza Ul Haq, menyatakan, perkara etik Setya sudah masuk dalam kategori berat yang dapat berujung sanksi pemberhentian. "MKD harus membentuk panel hakim yang bersifat ad hoc," kata Fajar.

Nantinya, panel hakim itu terdiri dari unsur masyarakat yang berisi orang-orang berintegritas untuk menghindari konflik kepentingan dan persekongkolan antar anggota dewan agar marwah lembaga DPR tetap terjaga.

Sumber : cnnindonesia

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles