Ahok Akan Ganti Satpol PP dengan TNI Polri

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style>

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan memanfaatkan tenaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparat kepolisian untuk menjadi tenaga honorer pengganti Satuan Polisi Pamong Praja di DKI Jakarta.

Menurutnya, honorarium untuk penggunaan tenaga TNI/Polri tersebut sudah tercantum dalam APBD 2015 yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Untuk apa kita bayar terlalu banyak honorer untuk menjadi Satpol PP kalau kerjanya juga tidak jelas. Kenapa tidak manfaatkan TNI Polri? Kalau tidak perang kan kerjanya (TNI/Polri) juga tidak terlalu banyak, hanya latihan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Ahok, biaya yang dibutuhkan untuk membayar personil TNI/Polri untuk menjadi tenaga honorer di DKI Jakarta juga jauh lebih rendah dibandingkan upah yang harus diberikan untuk pekerja outsourcing dan Pegawai Negeri Sipil.

Bahkan, perbedaan upah yang diberikan dapat mencapai angka Rp 1,5 juta berdasarkan perhitungan yang dimiliki oleh mantan Bupati Belitung timur itu. "Kita bayar outsourcing berapa? Kenapa tidak mau manfaatkanTNI/Polri kalau begitu? Manfaatkan mereka untuk jaga keamanan Rp 250 ribu juga layak per hari. Kerja full saja selama 30 hari berarti hanya Rp 7,5 juta per bulan. PNS DKI Jakarta kerja digaji Rp 9 juta paling kecil," kata Ahok menjelaskan perhitungannya.

Selain lebih menghemat anggaran, aparat TNI/Polri juga dikatakan lebih gampang dikoordinasi jika dibandingkan dengan PNS maupun tenaga outsourcing. Ahok pun membandingkan keberhasilan reformasi TNI yang sudah berhasil saat ini, dibandingkan dengan reformasi birokrasi yang tak kunjung usai, sebagai salah satu tolak ukur lebih mudahnya koordinasi yang dilakukan oleh aparat TNI.

"Koordinasinya lebih mudah. Mengurus TNI/Polri itu lebih mudah dibanding mengurus PNS, loh. Buktinya, yang paling berhasil bangun reformasi itu TNI, kan. PNS berhasil tidak direformasi? belum!" kata Ahok.

Sumber : kompas

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles