Punya e-KTP, untungkah?
Sumber: intisari-online.com

Nasional / 19 November 2014

Kalangan Sendiri

Punya e-KTP, untungkah?

Tiurma Ida Purba Official Writer
3305

Indonesia terkenal  akan kekayaan alam dan sumber daya manusia. 250 juta jiwa yang ada di Indonesia jelas harus mendapat kesejahteraan. Namun, saat ini  bangsa ini memiliki masalah tersendiri dalam pendataan yaitu e-KTP. Tahun 2011 lalu pemerintah meluncurkan program koversi KTP konvensional menjadi e-KTP. Sejak dikeluarkannya keputusan dalam membuat e-KTP oleh pemerintah, banyak masyarakat yang terjebak dalam proses pembuatannya. Dari pungutan liar di kelurahan/ kecamatan, proses pembuatan e-KTP yang tak kunjung selesai. Kendala ini pun terlihat dari 360 ribu masyarakat di Jakarta Pusat yang belum memiliki e-KTP. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap pembuatan e-KTP di Indonesia.

Tujuan e-KTP adalah untuk memudahkan pencarian informasi penduduk, mempermudah  proses administrasi dan terintegrasi secara nasional. Namun sudah 3 tahun berjalan, tetapi e-KTP tak kunjung merubah manfaat bagi masyarakat, sama saja dengan KTP konvensional. Dalam setiap kegiatan administrasi di pemerintahan, warga selalu di minta fotocopy ktp. Bukankah e-KTP itu otomatis. Hal inilah yang belum menjawab pertanyaan para masyarakat tentang apa keuntungan memiliki e-KTP. 

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala di atas maka pemerintah meninjau kembali pembuatan e-KTP di Indonesia. Pembuatan sementara dihentikan sampai Januari 2015. Hal ini disampaikan oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo,“ Penghentiannya di perpanjang, sampai januari. Ya, karena merombak, pengecekan sampai tuntas, menyangkut keamanan, data-data yang tidak benar, membersihkan semua”.

Baru- baru ini masalah baru yang terungkap mengenai e-KTP adalah adanya e-KTP palsu. Hal ini jelas meresahkan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus menindaklanjuti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap hal ini. Tjahjo (Mendagri) mengungkapkan bahwa ia sendiri menemukan bukti e-KTP palsu tersebut. “ Saya ada data dan buktinya. Biar polisi saja yang urus,” ungkapnya.

Menanggapi tentang e-KTP, wakil presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa server data e-KTP harus ada di Indonesia. Tujuannya adalah agar tetap menjaga rahasia warga Negara Indonesia. “ Iya sebenarnya sih itu kan harusnya di dalam negri, apa susahnya kan? Dananya besar sekali, masa server saja gak bisa” Ungkap JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden usai mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri. Senin (17/11).

Maju mundurnya e-KTP harus di evaluasi total, jelas ini mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Dimulai dari masyarakat sampai presiden Joko Widodo. Proses pembuatan e-KTP harus di lakukan dengan cermat dari biaya server sampai proses pembuatan. Kerjasama dari berbagai pihak jelas sangat menentukan. Yang mengawasi program ini adalah masyarakat Indonesia. Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat diantaranya adanya pungutan liar dan tidak jelasnya proses pembuatan e-KTP. Seharusnya masyarakat juga harus bertindak tegas terhadap hal ini. 

Pemerintah membebaskan biaya e-KTP kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada pungutan liar sebaiknya masyarakat dapat melaporkan kepada yang berwajib. Kemudian dengan lamanya proses pembuatan e-KTP, dikarenakan nakalnya para oknum pemerintahan. Nakalnya oknum pemerintah seperti kelurahan dan kecamatan ini memang bertujuan untuk meminta uang jalan ( tips) dari masyarakat, padahal memang itu sudah kewajiban pekerjaannya. Jadi, masyarakat harus lebih berhati – hati terhadap hal ini.

Proses pengajuan e-KTP tidak sulit, dimulai dengan meminta surat pengantar dari RT, lalu dilanjutkan dengan ditanda tangani oleh RW. Selanjutnya, warga mendatangi kelurahan  untuk memberikan surat dan terakhir ke kantor Kecamatan untuk di foto. Prosesnya dibilang mudah, dan seharusnya prosesnya tidak lama, berkisar 1-2 minggu. Apabila KTP sudah jadi maka Kelurahan atau kecamatan dapat berkoordinasi dengan RT setempat. Warga biasanya menghubungi RT setempat untuk mengambil e-KTP yang sudah jadi. Ya semoga Indonesia dapat menjadi lebih baik dengan pemerintahan Jokowi, khususnya Mendagri yang baru dalam mengurus e-KTP. Selamat menerima perubahan. 

Sumber : nasional.kompas.com/republika.com/by tiur
Halaman :
1

Ikuti Kami