Menteri Susi Senang Dapat Lampu Hijau Moratorium Kapal Ikan

Setelah sebelumnya sempat mencetuskan akan melakukan moratorium terhadap izin operasi kapal ikan denga berat di atas 30 gross tonage (GT), Menteri Susi Pudjiastuti semakin semangat untuk melakukan pemberhentian sementara itu karena mendapat lampu hijau dari Menteri Hukum dan HAM (Menhukham).

“Hari ini saya dapat berita baik. Menhukham sudah menandatangani moratorium. Jadi tidak perlu menunggu dua tahun. Ini baru kabinet kerja,” demikian ungkap Susi dengan penuh kegembiraan.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo pada Rabu (5/11) lalu, moratorium akan dilakukan hingga akhir Desember 2014, hal itu dilakukan agar pemerintah memiliki waktu untuk evaluasi. Baru kemudian setelah ada hasil evaluasi, pemerintah akan membuat kebijakan baru berkaitan dengan kapal-kapan ikan di Indonesia.

Selain kabar baik tentang moratorium, Susi mengungkapkan bahwa dirinya juga telah mendapatkan ijin membebaskan kapal-kapal nelayan di bahwa 10 gross tone (GT) dari pungutan atau retribusi. Tentunya kebijakan ini akan sangat berdampak positif bagi para nelayan. Walau demikian, penerapan aturan ini menunggu respon dari Gubernur/Bupati di masing-masing wilayah, karena wewenang mengenai pengaturan retribusi ini berada di tingkat daerah. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji bahwa daerah tidak akan kehilangan pemasukan dengan peniadaan retribusi tersebut karena akan ditukar dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi peraturan yang dapat meringankan beban para nelayan tersebut.