Jokowi-Basuki Tak Setuju Pelaksanaan UN

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 nampaknya memang lebih memanas ketimbang tahun sebelumnya. Selain sistem penilaiannya yang banyak dilihat tidak efektif untuk dijadikan standar kelulusan, pelaksanaannya pun terganggu di beberapa daerah akibat kesalahan distribusi dari pihak penerbit.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama ternyata juga punya pendapat yang sama terhadap UN. Mereka mengaku tidak sependapat dengan keberadaan UN. "UN itu dari pemerintah pusat. Kalau saya dari awal memang enggak setuju ada UN. Kelulusan hanya ditentukan selama tiga atau empat hari, sangat riskan sekali. Tapi sekali lagi, itu kebijakan pemerintah pusat dan saya enggak bisa membuat kebijakan sendiri," ujarnya di Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok juga melihat bahwa seharusnya kompetensi peserta didik tak hanya dinilai dari hasil UN semata, namun perlu dilihat pula dari sisi kedisiplinannya menuntut ilmu selama tiga tahun. Selain itu, kompetensi peserta Sistem pendidikan yang baik, lanjutnya, dilihat dari proses dan bukan hasil semata.

"Sebagai Wagub, ya saya harus ikut aturan negara. Tapi, sebagai pribadi saya enggak mau UN. Apakah kamu dapat ujian nilai tinggi menjamin karakter kamu bagus, punya disiplin kerja, dan menjadi orang tahan banting? Kan tidak juga. Kalau mau UN, sekolah bubarkan saja. Semua belajar masing-masing, les, bimbel, langsung ikut ujian," kata Basuki.

Sumber : Kompas.com

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles