Gereja Baptis Papua Rekomendasikan Tujuh Solusi Konflik

Internasional / 8 March 2013

Kalangan Sendiri

Gereja Baptis Papua Rekomendasikan Tujuh Solusi Konflik

daniel.tanamal Official Writer
3439

Menyikapi konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGGBP) dan Sinode Kingmi Papua mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai solusi penyelesai konflik dan terjaganya perdamaian di bumi Cendrawasih. Rekomendasi ini disampaikan Pendeta Socrates Sofyan Yoman di Kota Jayapura, Papua, Rabu (06/02).

Pendeta Socrates menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa penembakan terakhir di papua yang menyebabkan delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas seketika. "Menyadari fakta dan pengalaman hidup penduduk asli Papua yang memprihatinkan seperti ini, kami pimpinan gereja Papua merekomendasikan tujuh hal kepada pemerintah dan pihak terkait," katanya.

Ketujuh rekomendasi itu adalah, pertama, pihak gereja meminta pemerintah dan aparat keamanan Indonesia mengungkap, mengawasi dan menghentikan peredaran senjata dan amunisi ilegal. Kedua, pemerintah Indonesia seharusnya dapat membuka diri terhadap pesan gereja, 11 rekomendasi MPR pada 9-10 Juni 2010, serta seruan anggota PBB dalam Sidang HAM pada 23 Mei 2012.

Ketiga, mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar kegiatan dialog damai guna menangkap aspirasi rakyat Papua. Dialog damai harus dilakukan secara setara, tanpa syarat dan difasilitasi pihak ketiga yang netralitasnya diakui.

Keempat, meminta pemerintah Indonesia membebaskan seluruh tahanan politik (tapol) di Papua tanpa syarat dan membuka akses untuk delegasi PBB, wartawan asing, dan pekerja kemanusiaan yang ingin melakukan kunjungan. Terutama menghentikan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan politik rakyat Papua.


Kelima, meminta pemerintah Indonesia untuk melihat peristiwa penembakan kepada anggota TNI yang terjadi di Sinak Kabupaten Puncak dan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tidak sepotong-potong. Keenam, Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian dinyatakan gagal mengungkap pelaku-pelaku kekerasan di Papua. "Ada kesan membiarkan penjualan senjata secara ilegal," kata Socrates.


Terakhir, Socrates menghimbau kepada seluruh warga Papua dan unsur terkait lainnya untuk mempelajari secara seksama tentang UU TNI/Polri sekaligus mengawasi praktik kejahatan yang dilakukan pemerintah setempat dan aparat di Papua.

 


Sumber : berita8
Halaman :
1

Ikuti Kami