DPR Dinilai Hanya Bela HAM para Koruptor

DPR Dinilai Hanya Bela HAM para Koruptor

daniel.tanamal Official Writer
1737

Adnan Topan Husodo Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) punya pengamatan lain mengenai kinerja para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya para politisi di dinilai lebih tertarik membela hak asasi manusia (HAM) para koruptor yang terganggu dibanding hak asasi manusia dalam kasus lain

"Kalau sudah bicara HAM, DPR seringkali diam. Tapi bicara remisi (koruptor) yang distop, langsung bicara pelanggaran HAM," kata Adnan yang juga melihat bahwa mereka membela HAM para koruptor karena menyangkut kepentingan partai politik.

Pernyataan Adnan itu menyikapi dipermasalahkannya kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, atau bebas bersyarat terpidana kasus korupsi dan terorisme yang diambil Kementerian Hukum dan HAM oleh Komisi III DPR. Sebagian anggota Komisi III tengah menggalang dukungan untuk menggunakan hak interpelasi atau hak meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan itu.

"Ada hukum, ada keadilan. Sekarang apakah kita hanya berhenti pada hukum dalam teks saja atau kita beranjak pada hukum yang memberikan keadilan? Kalau kita bicara undang-undang, semua memang produk rezim penguasa yang tidak bisa diharapkan untuk upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Persoalannya kita terjebak pada persoalan teknis," kata dia.

Para politisi yang menjadi wakil rakyat harus berhati-hati dalam mempergunakan kebijakan dan wewenang mereka. Karena mereka dipilih berdasarkan suara rakyat. Ketika kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat maka kehancuran bangsa mutlak terjadi.

Sumber : kompas.com - dpt
Halaman :
1

Ikuti Kami