Rakyat Mengkritik, DPR Tetap Studi Banding ke Luar Negeri

Awal November Panja OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dijadwalkan berangkat ke empat negara, sedangkan anggota Komisi II ke China untuk melakukan studi banding tentang kependudukan. “Jadwal sudah ada, untuk mengunjungi empat negara, dua negara Eropa yang gagal terhadap OJK dan dua negara Asia yang sukses membuat OJK,” kata Panja OJK Komisi XI DPR dari F-PAN Ismet Ahmad di DPR. Acara ini menelan biaya Rp 1.7 miliar.

Ahmad mengatakan bahwa Pansus OJK harus mengetahui secara langsung terhadap dua negara Eropa masing-masing Inggris dan Jerman yang gagal dalam melaksanakan OJK dan juga ke Jepang dan Korea untuk melihat negara yang sukses menjalankan OJK. “Kita harus melihat kenapa ada yang gagal, kenapa ada yang sukses,” katanya.

Menurut anggota Pansus OJK dari F-PDIP Arif Budimanta, kunjungan keempat negara ini penting karena Indonesia belum punya OJK. “Pansus harus melihat langsung apa yang dipraktikkan di sana. Kita harus melihat bagaimana Korea dan Jepang berhasil menstabilkan moneter. Ini semua untuk keberhasilan OJK di Indonesia,” katanya.

Rakyat menyampaikan keberatan dan kritik karena hal ini, tapi kritikan rakyat tidak digubris. Selain kunjungan Komisi XI ke empat negara tersebut, Komisi II juga melakukan kunjungan ke China guna mempelajari data kependudukan pada awal November 2010, namun F-Pan melalui Ismed Ahmad mengusulkan kunjungan ke luar negeri dihentikan sementara. Dewan harus mengkaji lagi demi efisiensi baik anggaran maupun tujuan dari studi banding tersebut.

Anggota DPR lain dari Fraksi PKS juga menyuarakan hal yang sama. “Waktu kami ke daerah, kami ini disebut tidak sensitif, menipu rakyat, gentong babi, dan sebagainya. Kami tidak rela disebut seperti itu karena seolah anggota DPR seperti tidak ada harganya lagi,” kata anggota dari fraksi PKS itu. Pasalnya, menurut salah satu perwakilan PKS ini, program-program yang disusun oleh anggota dewan juga tidak semuanya disetujui dan dibahas secara bersama oleh anggota DPR lain.

“Kami minta ini dievaluasi, karena kami tidak sepenuhnya tahu tetapi kami kena konsekuensinya,” kata dia. Karena itu, PKS mengusulkan perlunya digelar rapat forum Badan Musyawarah yang mengevaluasi semua program yang tidak populis dan dinilai menyakiti hati rakyat. Dia juga mengusulkan agar rumah dinas DPR seperti yang diberikan beberapa tahun belakangan ini tidak perlu digunakan oleh DPR.

Sumber : berbagai sumber/lh3

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles