Menteri Agama Dinilai Gagal Bina Kerukunan Umat Beragama

Internasional / 21 October 2010

Kalangan Sendiri

Menteri Agama Dinilai Gagal Bina Kerukunan Umat Beragama

daniel.tanamal Official Writer
3838

Setahun usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, kinerja Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dinilai sangat rendah. Menag dinilai telah gagal menjaga dan membina kerukunan antarumat beragama. Bahkan dalam menyelesaikan persoalan di antara umat, Menang cenderung tidak menempatkan diri sebagai menteri untuk semua rakyat Indonesia, tetapi lebih kepada satu kelompok agama.

Hal ini diungkapkan politisi senior PDI-P, Prof Hamka Haq. Bahkan pimpinan Baitul Muslimin Indonesia ini memberikan nilai 4 bagi kinerja Menag Suryadharma Ali. Menurutnya, Menag mendapatkan nilai merah karena tidak menempatkan diri sebagai negarawan. Menag cenderung memilih dan membela kelompok tertentu, sehingga memberi peluang penganiayaan kepada kelompok lain. “Misalnya, Menag mengeluarkan pernyataan bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan seolah melegitimasi tindakan kekerasan kelompok lain terhadap Ahmadiyah selama ini,” urai Haq.

Dia menyesalkan bahwa Menag tidak memunculkan bagaimana membangun kebersamaan, kerukunan, memberikan pendidikan kepada umat, serta memberdayakan lembaga keagamaan lintas agama. “Atau membuat kurikulum yang berwawasan nasional supaya jangan ada kurikulum penjajahan seperti di pesantren yang memerangi orang kafir,” katanya.

Sementara Rumadi dari The Institute Wahid mengatakan, Suryadharma Ali tidak punya cukup kredibilitas soal visi pluralisme agama. Inilah yang membuatnya seringkali memanfaatkan posisi Menag untuk kepentingan partainya. Begitu pula dalam menyelesaikan persoalan agama, Menag selalu membawa ideologi partainya.

Sebenarnya, kata Rumadi, sekalipun menteri berlatar belakang parpol, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengontrol dan tegas, perilaku menteri seperti itu tidak akan terjadi. “Yang terjadi selama ini SBY membiarkan Menteri Agama melakukan apapun. Kalau memang tidak mampu mengontrol, maka SBY harus mengambil menteri yang bukan dari parpol,” ujarnya.

Memang tidak mudah memimpin sebuah departemen vital seperti menteri agama untuk secara seimbang dan bijak menempatkan setiap permasalahan umat beragama yang dapat memuaskan seluruh masyarakat. Jika kementerian dalam hal ini menteri agama dapat memahami secara mendasar aspek hakiki keragaman budaya dan agama di Indonesia, inkonsistensi dan kebijakan semu pasti dapat dihindari.

Sumber : Suara Pembaruan Online/dpt
Halaman :
1

Ikuti Kami