Gubernur DKI Damprat Kadin Karena Terlalu Birokratis

Saat melakukan kunjungan langsung ke Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (13/1), Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menemukan bahwa dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) yang harusnya sudah di gelontorkan tertahan karena birokrasi. Alhasil, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) dimarahi langsung di depan warga melalui telephone.

"Ane (saya) lagi ada di depan warga nih, laporan ente (kamu) katanya sudah beres. Tapi kenapa pencairan dana PEMK Kebon Melati masih bermasalah. Sudah lima belas hari belum cair dan harus punya SIUP, bagaimana ceritanya," demikian Fauzi Bowo memarahi Ade Soeharsono, Kadin KUMKMP.

Permasalahan terjadi saat Dewan Kelurahan Kebon Melati mencoba mencairkan dana PEMK yang dianggar sebesar Rp. 540 juta untuk 500 warga di Bank DKI Bendungan Hilir, namun tidak bisa kerena koperasi di kelurahan tersebut belum mengantongi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Warga sudah mencoba mengurus ijin tersebut namun belum ada realisasi.

Akhirnya Ade Soeharsono datang kekelurahan Kebon Melati untuk menyelesaikan masalah ini.

Di negeri ini masalah birokrasi seringkali menjadi pengganjal utama untuk melakukan terobosan sebuah kemajuan. Jadi, ini adalah sebuah contoh nyata yang bisa menjadi pelajaran penting bagi Gubernur DKI dan juga seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Mari reformasi birokrasi yang berbelit-belit.

Sumber : Antara News

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles