Krisis Hukum Ganggu Program 100 Hari Pemerintahan SBY

Di Jakarta, Kamis (26/11),Direktur Program Lembaga Strategic Indonesia Audy Wuisang mengatakan bahwa Program 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terancam tidak terlaksana dengan baik akibat krisis hukum di Tanah Air.

Menurut dia, hal tersebut karena para birokrat dan politisi sibuk dengan konflik antarlembaga penegak hukum yang tampaknya masih belum selesai dan akan terus berkepanjangan. Dampak dari krisis di bidang hukum tersebut, ujar dia, antara lain adalah pemodal yang cenderung menunda keputusan untuk berinvestasi di Indonesia.

Audy berpendapat, lemahnya penegakan hukum yang dikombinasikan dengan ketidaktegasan serta lambannya penanganan berbagai kasus akan menghasilkan ketidakpastian hukum dan bahkan politik. Hal itu, lanjutnya, akan membuat iklim investasi tidak terjaga dan dinamika perekonomian bangsa akan tidak terfokus pada pencapaian yang maksimal.

Untuk itu, Audy meminta Presiden Yudhoyono dan KIB II agar kembali fokus pada Program 100 hari serta melakukan upaya kongkrit agar iklim investasi yang telah terbina baik tidak kehilangan momentumnya. Menurut Strategic Indonesia, iklim investasi Indonesia telah terbina dengan baik antara lain dari prediksi sejumlah pakar bahwa kekayaan alam dan sumber daya manusia diperkirakan akan membawa Indonesia setara dengan negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China).

Survei Bank Dunia yang bertajuk Doing Business 2010 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan reformasi paling progresif. Sedangkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada 2009. Skala IPK berkisar antara 0 (paling korup) hingga 10 (paling bersih).

Sumber : mediaindonesia.com

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles