Nasional / 14 December 2008
-
Share:
Pengentasan Kemiskinan Tidak Terstruktur
Tammy Official Writer
Hal itu terjadi karena dana-dana yang besar itu disebar ke setiap departemen. Program-program pengentasan kemiskinan tumpang tindih dengan sasaran yang sama.
Demikian antara lain benang merah diskusi panel bertajuk "Mengangkat Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin: Martabat dan Pemberdayaan" yang diselenggarakan Kementerian Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Program Pembangunan PBB (UNDP) di Jakarta.
Pembicara dalam diskusi itu adalah Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Rakyat Bappenas, Pungky Sumadi, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim, dosen tamu pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta George Aditjondro, Ketua LBH Jakarta Asfinawati, Penasihat HAM pada Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Jonathan Prentince, dan wartawan senior Maria Hartiningsih.
Aswinawati menambahkan, kemiskinan di Indonesia terjadi karena sistem dan struktur undang-undang yang dihasilkan DPR dan peraturan-peraturan turunnya dari pemerintah sama sekali tidak memihak orang miskin.
Menurut George, kemiskinan di Indonesia terjadi karena korupsi yang semakin akut. Reformasi dengan otonomi daerahnya tidak membuat korupsi lenyap, melainkan semakin tersebar luas di daerah-daerah.
Halaman :
1Apakah Anda rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamat pribadi dalam hidup Anda?
Ikuti doa ini sekarang:
“Tuhan, saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya membutuhkan Engkau. Saya percaya bahwa darahMu sanggup menghapuskan segala dosa dan kesalahanku. Saat ini, saya mengundang Engkau, Yesus Kristus, masuk dalam hati dan hidupku menjadi Tuhan dan Juruslamatku. Saya menyerahkan hidupku bagiMu dan melayaniMu.
Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin”
