RUU Pornografi disahkan, FPDIP dan FPDS Walk Out

Bersama dengan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) -yang juga kecewa atas pengesahan RUU Pornografi-, fraksi kedua terbesar setelah Fraksi Partai Golkar di DPR itu sesegera mungkin berencana melakukan judicial review (uji materi) UU baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kabarnya pula, sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan bergabung dalam barisan penentang UU Pornografi.

''Kami sudah mempunyai materi dan alasan-alasan mengapa kami mengajukan itu,'' tegas Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo di gedung DPR saat keluar (walk out) dari sidang paripurna pengesahan RUU Pornografi bersama seluruh anggota FPDIP.

Menurut Tjahjo, poin-poin yang akan digugat adalah sejumlah pasal terkait definisi, peran serta masyarakat, dan beberapa substansi yang lain. ''Masalahnya bukan pornografinya, tapi isinya. Pasalnya banyak yang tidak clear, bahkan tumpang tindih dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak,'' terangnya.

Selain itu, hingga kini, sejumlah daerah, seperti Bali, Sulawesi Utara, Papua, dan Daerah Istimewa Jogyakarta, menolak pengesahan RUU tersebut. PDIP khawatir, pengesahan RUU Pornografi rentan terhadap ancaman disintegrasi nasional. ''Fraksi kami merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di daerah yang masih terbelah (dengan pengesahan RUU Pornografi, Red),'' tegasnya.

Fraksi Partai Damai Sejahtera juga mendukung judicial review UU Pornografi ke MK. Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengatakan, UU tersebut nanti memunculkan sejumlah masalah karena secara konstitusional masih lemah. Khususnya masih ada penolakan dari sejumlah daerah yang belum tersentuh sosialisasi. ''PDS mendukung jika ada masyarakat melakukan judicial review,'' tandasnya.

Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang menjelaskan, setelah mengikuti pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) dan mencermati secara teliti RUU tersebut, pada hakikatnya definisi dan uraian mengenai pornografi dalam RUU masih kabur. Bahkan, sangat memungkinkan terjadinya multitafsir. ''Apakah (RUU Ponografi, Red) benar demi menyelamatkan moralitas bangsa dan melindungi perempuan?'' tanyanya.

Selain itu, pemberlakuan standar moral tunggal atas realitas dan politik serta budaya Indonesia yang plural adalah langkah mundur. Karena itu, kehadiran RUU Pornografi menjadi kesulitan besar yang akan dihadapi bangsa ini di bidang hukum akibat munculnya kemungkinan tafsir baru atas realitas atau satu peristiwa.

FPDS kemarin juga mengikuti langkah politik FPDIP. Dipimpin Ketua Fraksi Carol Daniel Kadang, mereka meninggalkan (walk out) sidang paripurna sebagai protes atas pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi.

Setelah gagal mendesak pimpinan sidang untuk menunda pengesahan RUU tersebut, anggota FPDIP dan FPDS meninggalkan sidang dan keluar ruangan.

Namun, sidang paripurna tetap dilanjutkan. ''Kemarin rapat konsultasi pengganti bamus (badan musyawarah, Red) telah menyepakati pengambilan keputusan hari ini. Karena itu, kita sepakat melanjutkan paripurna,'' ujar pimpinan sidang Agung Laksono merespons permintaan dari Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.

Sejurus kemudian, 60 anggota FPDIP yang hadir dalam sidang paripurna keluar dari ruang rapat. Disusul empat orang anggota FPDS yang juga memilih walk out.

Sumber : suarapembaruan.com/Tmy

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Daily Devotional
3. Nabi Palsu
4. Khotbah Tentang Bersyukur
5. Punya Tujuan Hidup Umur Lebih Panjang

Related Articles