Pilkada Aceh Berlangsung Damai

Internasional / 1 January 2005

Kalangan Sendiri

Pilkada Aceh Berlangsung Damai

Puji Astuti Official Writer
9355

JAWABAN.com - Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Nanggroe Aceh Darussalam yang dimulai Senin (11/12) ini, sekitar pukul 08.00 WIB berlangsung lancar dan aman. Masyarakat terlihat antusias mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), meskipun hujan cukup deras mengguyur beberapa wilayah seperti di Aceh Barat Daya dan Aceh Utara.

Masyarakat bahkan menutup toko-toko dan meninggalkan aktivitas sehari-hari hanya untuk mendatangi lokasi pemungutan suara. Lalu lintas di Kota Banda Aceh pun terlihat agak sepi, angkutan umum yang membawa penumpang bisa dihitung dengan jari. Pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari libur, kecuali perbankan.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar tampak hadir di Banda Aceh. Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin AS menjelaskan berdasarkan laporan dari Komandan Kodim tidak terjadi gangguan keamanan yang serius. Supiadin memercayai komitmen dua mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud dan mantan Panglima GAM Muzakkir Manaf akan menerima pilkada secara demokratis dan damai.

Pilkada langsung di Provinsi NAD ini merupakan pilkada terbesar di Tanah Air sebab dilakukan secara serentak untuk memilih gubernur, dan bupati/wali kota di 21 kabupaten. Hari "H" ini boleh jadi merupakan ujian bagi perdamaian dan proses demokrasi di Tanah Rencong itu.

Pemilihan ini untuk memilih 15 bupati, empat wali kota, dan satu gubernur; dengan jumlah pemilih 2,6 juta dari total 4,2 juta penduduk Aceh, dengan total TPS 8.471. Polda Aceh mengerahkan 1.818 personel di seluruh Polsek dengan tunjangan Rp 32.650/personel dan Rp 72.650/personel pada hari "H". Kapolda Aceh Irjen Bachrumsyah menjelaskan tunjangan ini merupakan alokasi dana APBN dan bantuan APBD Aceh selama 38 hari, dengan dana Rp 22 miliar.

"Masa ancam-mengancam sudah lewat. Sekarang masanya membangun demokrasi dengan baik dan biarkan masyarakat menggunakan pilihan dengan hati nurani. Kami mem-back up polisi dengan 2.002 prajurit," jelas Pangdam Iskandar Muda Mayjen Supiadin AS kepada SH, Senin pagi.

Supiadin mengungkapkan hingga pukul 22.00 WIB Minggu (10/12) malam, di Nisam, Kutamakmur, yang selama ini dikenal sebagai daerah basis GAM, situasi sangat bagus dan tidak ada keluhan tentang pilkada. "Malahan saya ngopi sejam di Kutamakmur bersama warga. Tidak ada masalah," katanya.

Mantan anggota GAM, M Nur Djuli, juga menjelaskan bahwa hingga pukul 11.00 WIB, Senin pagi, pelaksanaan pilkada di semua wilayah berlangsung damai. Namun menurut pantauan SH, masih banyak warga yang bingung harus memilih dimana, dan masih banyak yang belum memperoleh kartu pemilih.

Pejabat Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, usai mengunjungi persiapan TPS di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Minggu (10/12), menjelaskan bahwa semua TPS sudah siap untuk melaksanakan pilkada. Tetapi ia tetap berpesan pilkada jangan sampai membuka konflik baru, dan yang paling penting setelah pilkada adalah menjaga perdamaian di Aceh.

Khusus kepada para kandidat gubernur dan bupati, Mustafa berharap agar komitmen siap menang dan siap kalah benar-benar dibuktikan setelah penghitungan suara. "Kerawanan terletak setelah penghitungan. Oleh karena itu, komitmen siap kalah harus dibuktikan," ia mengingatkan.

RTC Minimalkan Konflik
Untuk penghitungan suara, KIP Aceh meluncurkan teknik baru dengan sistem Rapid Tele Count (RTC), yaitu penghitungan cepat yang langsung dikirim ke KIP Provinsi. Namun penghitungan suara dengan teknik SMS ini hanya dilakukan untuk internal control, tidak dipublikasikan.

Menurut anggota KIP Aceh, Yusra Jamali, RTC merupakan teknik penghitungan suara yang pertama di Indonesia. "Teknik baru ini digunakan untuk meminimalkan konflik, menghindari pengelembungan suara. Apabila terjadi ketimpangan, KIP lebih mudah mendeteksi daerah yang bermasalah," kata Yusra yang juga Wakil Koordinator RTC itu.

RTC menggunakan fasilitas Telkom dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP/Badan Dunia Program Pembangunan), serta dibantu Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala (Unsyiah).

Wakil UNDP Pheni Chalid mengatakan sosialisasi RTC dilakukan sejak dua bulan lalu kepada ribuan relawan. Relawan tersebut dibekali kartu perdana dari Telkom, kode relawan, dan password.

"Namun penghitungan suara yang memiliki kekuatan hukum tetap penghitungan suara secara manual yang akan diumumkan pada 3 Januari 2007," kata Consultant Governance Unit UNDP yang mendampingi Yusra.

Hazir Sofyan, dosen F-MIPA Unsyiah, menambahkan bila terjadi masalah teknis, seperti tidak ada sinyal di suatu daerah, ada tiga opsi yang dapat dilakukan relawan. "Opsi pertama dengan SMS bila ada sinyal, opsi kedua pindah ke daerah lain bila di TPS yang bersangkutan tidak ada sinyal, dan opsi ketiga jika tidak ada sinyal, koordinator menggunakan telepon atau faks di kecamatan atau kabupaten dengan ketentuan khusus yang ada di KIP," jelasnya.

Berbeda dengan teknik RTC tanpa menggunakan sampel, metode Quick Count yang dilakukan oleh Jurdil Aceh justru menggunakan sampel dan diumumkan pada Senin (11/12) malam di sebuah hotel di Banda Aceh.

Belum Terdaftar
Berdasarkan pantauan SH, di TPS 02 Pantaran Sungai Kruengcut, 309 pemilih yang merupakan pengungsi korban tsunami, memilih di dua TPS. Kepala Desa Alunaga Twk Hamzah menyatakan sebelum tsunami warganya berjumlah 3.000 jiwa, namun setelah tsunami tinggal 1.280 jiwa atau 553 keluarga.

Di TPS tersebut, warga tampak bingung ketika memasukkan kertas suara untuk wali kota dan gubernur. Jarak antar kotak suara hanya berjarak 10 cm, sehingga sesama pemilih dapat saling melihat. Di TPS 1 Brawi, jarak antar kotak suara hingga satu meter yang dilaksanakan di halaman Masjid Brawi. Di Brawi, ada pula TPS yang diletakkan di dalam ruang kelas, padahal menurut peraturan tidak dibenarkan.

Sementara itu, Irwandi Yusuf, calon gubernur dari calon independen, mencoblos di Kampung Laksana, meski sebelumnya mengatakan memilih Lingki. Tampaknya mayoritas calon gubernur (cagub) memilih di tempat tinggalnya.

Sehari menjelang pilkada, ratusan warga Peunayong mengaku belum menerima kartu pemilih. Seorang aktivis, Tarmizi, yang menemani warga Peunayong yang hendak melapor ke Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh, menyebutkan warga memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan hal itu.

Ketua KIP Aceh M Jafar menegaskan bagi pemilih yang belum mendapat kartu pemilih dapat menghubungi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat mengganti fungsi surat pemilih, dengan syarat namanya sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
(rad)

Sumber : Murizal Hamzah/Suradi - sinarharapan.co.id
Halaman :
1

Ikuti Kami