Peduli Perdamaian di Tanah Papua, Pewarna Indonesia Gelar Diskusi Hybrid
Sumber: Jawaban.com - Daniel Tanamal

News / 2 June 2021

Kalangan Sendiri

Peduli Perdamaian di Tanah Papua, Pewarna Indonesia Gelar Diskusi Hybrid

daniel.tanamal Official Writer
1047

JAKARTA – Kepedulian dan harapan mengenai perdamaian dan keadilan di tanah Papua, ditunjukan oleh Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia) dengan menggelar Diskusi Hybrid, “Tegakkan Kedamaian dan Keadilan di Tanah Papua Tanpa Hoaks” yang dilangsungkan di Gedung Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Salemba Raya, Jakarta Pusat, , Rabu (9/6).

Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Drs. H. Henri Subiakto, SH., MA (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bidang Hukum), Theo Litaay (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden), Dorince Mehue (Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua), dan Sugeng Teguh Santoso (Ketum DPP PERADI Pergerakan). 

Diskusi yang digelar di, mengetengahkan polemik terputusnya jaringan internet di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom. Prof. Henri Subiakto menyatakan fenomena komunikasi di era digital dimana siapapun bisa jadi komunikator, pemroduksi pesan, wartawan, pengamat, komentator, bahkan provokator.

“Hoax sepertinya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Di Indonesia pengguna internet mencapai 202,6 juta, sehingga siapapun bisa jadi komunikator, pemroduksi pesan, jadi wartawan, jadi pengamat, jadi komentator, bahkan provokator. Media sosial Indonesia penuh carut-marut dimana perdebatan terjadi di medsos dan ditonton banyak orang”, jelasnya.

Untuk itu dirinya mengajak masyarakat untuk semakin cerdas bermedsos karena hoax dan disinformasi, hate speech dan radikalisme menjadi ramuan ampuh proxy war yang bisa menyebabkan terjadi pembelahan masyarakat, memunculkan kegaduhan, merusak demokrasi, menciptakan ketegangan konflik, hingga kekacauan dan peperangan bahkan bisa menghancurkan negara.

Sementara itu, Theo Litaay, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, menekankan soal pentingnya literasi digital dan penanganan ekosistem digital secara terpadu untuk mencegah hoax. “Hoax terjadi karena literasi digital masyarakat rendah, kemampuan memilah informasi budaya cek-fakta rendah, awareness atas bahaya cyber-crime dan konten negative masih kurang. Ekosistem dunia digital belum ditangani secara terpadu; Antar pemangku kepentingan belum bersinergi, kurang tanggap dan regulasi belum komprehensif”, ungkapnya.

Narasumber ketiga Dorince Mehue, Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua (MRP) menjelaskan peran MRP yang hadir bersamaan dengan UU Otsus Papua. Menurutnya UU Otsus harus dapat memberikan harapan bagi warga Papua.  “MRP hadir untuk menjaga hak-hak orang Papua. Kekayaan orang Papua adalah hasil tambang sebagai karunia Tuhan. MRP diberi kesempatan oleh 2 sampai 3 juta jiwa orang Papua. MRP satu-satunya Lembaga yang ada di Indonesia dengan tugas menjaga hak-hak dasar orang Papua”, jelasnya.

Terkait berita bohong atau hoax, Dorince menegaskan sikap warga Papua yang tidak mau dikacaukan oleh berita-berita bohong. “Siapapaun bisa menyebarkan berita bohong tentang Papua karena kepentingan masing-masing. Kami warga Papua tidak mau dikacaukan oleh berita-berita bohong. Tanah Papua adalah tanah Injil dan kami harus pastikan bahwa tanah Papua harus menjadi berkat, kami harus hidup berdampingan dengan siapa saja yang datang ke Papua”, terangnya.

Sementara itu beragam tanggapan dan pertanyaan pada narasumber disampaikan penanggap dari Vox Point Indonesia Goris Lewoleba (Waketum dan Juru Bicara Vox Point Indonesia), Pdt. Harsanto Adi, M.Th Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia, Djasarmen Purba, SH., Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia, Fredrik Pinakunary, SE., SH., Ketua Umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia, Yusuf Mujiono Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia dan Sentot Dwi Urip Premono utusan dari Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur.

Dipandu Ketua Depatemen Litbang Pewarna Ashiong Munthe, diskusi ini didukung Vox Point Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia, dan Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur ini berlangsung di 

 

Sumber : Daniel Tanamal - Jawaban.com
Halaman :
1

Ikuti Kami