Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen
Dukcapil Kemendagri) telah menyediakan 16 juta keping blanko Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP) dan akan diprioritaskan untuk warga yang baru membuat.
Zudan Arif
Fakrulloh, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri mengatakan "Prioritas
pertama ada diberikan kepada anak-anak yang baru pertama kali membuat KTP, anak 17 tahun."
Stock blanko juga akan diperuntukkan untuk pembuatan e-KTP yang rusak karena banjir.
Selain itu,
dukcapil juga memprioritaskan warga yang telah melakukan perekaman data
elektronik kependudukan dan memiliki surat keterangan, atau warga dengan data KTP siap cetak.
Kemudian,
blanko e-KTP yang tersedia ini tidak digunakan untuk pencetakan bagi warga yang
ingin mengganti alamat karena tempat tinggalnya berada di daerah yang terkena dampak pemekaran wilayah ataupun perubahan wilayah administrasi.
"Jadi
kalau ada pemekaran RT/RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana.
Mengganti nama jalan, mengubah nama Kabupaten/Kota, itu tidak diprioritaskan," ucap Zudan.
Tidak hanya
itu, blanko yang tersedia saat ini juga tidak akan digunakan untuk mengganti e-KTP yang ada masa berlakunya karena kartu tersebut masih dianggap sah.
"Kami
tidak memprioritaskan blanko yang 16 juta ini untuk pemekaran wilayah. Jadi
kalau ada pemekaran RT RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana. Mengganti nama jalan juga tidak." lanjut Zudan.
Zudan juga
mengatakan bahwa nantinya Ditjen Dukcapil akan menyediakan blanko lain untuk memenuhi
kebutuhan total penggantian e-KTP lantaran adanya pemekaran daerah. Ia
memperkirakan bahwa Ditjen Dukcapil harus menyediakan setidaknya 41 juta blanko untuk memenuhi seluruh kebutuhan penggantian e-KTP pada tahun 2020 ini.
Hingga saat
ini, pihaknya telah mendistribusikan 961 ribu keping blanko e-KTP ke sejumlah daerah berdasarkan pengajuan Dinas Dukcapil setempat.
Meski
demikian, Kemendagri baru bisa menyediakan 16 juta keping dari APBN 2020.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga sudah menyampaikan permintaan penambahan
anggaran untuk pengadaan blanko yang masih kurang saat bertemu dengan Menteri
Keuangan Sri Mulyani.
Dengan
pasokan blanko yang baru ini semoga saja warga yang belum mendapatkan Kartu
Tanda Penduduk bisa segera mendaftarkan dirinya dan mendapat Kartu Tanda
Penduduknya.