Peristiwa penyerangan
terhadap warga sipil Papua terus berlangsung. Sebelumnya, diketahui seorang
pemuda bernama Berni Kuni ditemukan tewas dengan luka tusukan di sekujur
tubuhnya pada Jumat, 31 Maret 2018 lalu. Menyusul kemudian seorang warga sipil di Tembagapura, Papua Barat ditembak orang tak dikenal pada Rabu, 4 April 2018.
Kasus-kasus kekerasan yang terbilang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) semacam inilah yang membuat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) angkat suara. PGI prihatin sebab serangan ini ditujukan kepada warga sipil yang tak bersalah.
Baca Juga :
Ketemu Jokowi, PGI Pesankan Agar Jangan Kalah Dengan Mereka Yang Tak Ingin Indonesia Maju
Wah, PGI Sambangi KPK Minta Kerjasama Soal Kasus Ini Loh…
Untuk menghentikan
tindakan-tindakan kekerasan demikian, PGI akhirnya menggelar Konferensi Gereja
dan Masyarakat (KGM) dan mengundang seluruh gereja-gereja di Papua untuk mencari
jalan keluar dari tindakan kekerasan yang masih menghantui Papua sampai saat ini.
PGI berharap
supaya pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, memberikan respon yang
nyata untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Ketua Umum PGI Pdt. Henriette T. Hutabarat-Lebang menyampaikan supaya pemerintah
pusat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap persoalan di Papua. Harus
ada langkah-langkah konkrit yang diambil untuk menyelamatkan dan membebaskan masyarakat Papua.
“Mungkin
dibutuhkan pendekatan yang khusus untuk mendorong akselerasi pembangunan yang lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat Papua,” kata Henriette.
Berkaitan dengan
pelaksanaan KGM yang akan digelar selama 4 hari ini, yaitu dari 9-12 April di
Aimas Convention Center Kabupaten Sorong Papua Barat, dia mengaku sudah mengirim
surat kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2018 lalu, yang berisi tentang keprihatinan mendalam PGI terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Papua.
“PGI kuatir
bahwa peristiwa kekerasan ini akan terus memelihara luka batin masyarakat Papua
sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang lalu. Selanjutnya, PGI juga kuatir bahwa
peristiwa tersebut akan mencederai segala upaya dan pendekatan baru yang selama
ini sudah dilakukan Presiden Joko Widodo,” kata Henriette menjelaskan isi surat tersebut.
Dia juga
menambahkan supaya pembangunan Papua yang sudah dilakukan selama ini harus
dibarengi dengan penghentian daris egala bentuk kekerasan dan aksi-aksi yang
melukai hati masyarakat Papua. “Kami menghimbau aparat negara, khususnya kepolisian
dan tentara untuk mengedepankan pendekatan kultural ketimbang mengedepankan pendekatan
militeristik atau pendekatan keamanana semata. Kami juga menghimbau, Bapak
Presiden untuk mendesak Kapolri dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus
tersebut serta peristiwa-peristiwa kekerasan lainnya,” jelasnya.
Sebagaimana
dikutip dari laman website PGI, dituliskan bahwa acara KGM yang digelar PGI ini
dihadiri oleh sebanyak 400 orang peserta yang berasal dari berbagai gereja di
seluruh Indonesia, termasuk utusan dari gereja di Papua dan Papua Barat (Protestan
dan Katolik) serta perwakilan masyarakat adat dari Papua dan Papua Barat, Majelis
Rakyat Papua, Pemerintah Daerah, perwakilan TNI dan Polri begitu juga dengan lembaga
mitra PGI. Sementara penutupannya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang
kebetulan melakukan kunjungan kerja ke Sorong dan sekitarnya pada waktu yang
sama.