Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berjanji akan menindaklanjuti
penyerangan terhadap beberapa pemuka agama belakangan ini, termasuk juga serangan ke Gereja Santa Lidwina pada Minggu, 10 Februari 2018 lalu.
Wiranto juga
menegaskan akan membongkar habis kasus ini termasuk dugaan keterlibatan jaringan kelompok tertentu.
“Tindakan (penyerangan) itu jelas tindakan yang bisa mengundang konflik di masyarakat. Perbuatan itu bisa mengundang ketidakamanan masyarakat, bisa menggangu pelaksanaan Pilkada. Maka, siapa pun dia apakah perorangan, kelompok, kita peringatkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas,” katanya, seperti dikutip Detik.com, Jumat (23/2).
Baca Juga :
Dia juga menyampaikan
sudah menginstruksikan aparat keamanan untuk menindak tegas dan keras tindakan
serupa, tak peduli siapapun pelakunya. Sikap tegas ini harus diambil demi menjaga ketenteraman masyarakat yang sudah diganggu belakangan hari ini.
“Perbuatan-perbuatan
yang bisa berakibat berbaknya isu SARA, perbuatan yang bisa menganggu pelaksanaan
Pilkada dan Pemilu akan datang. Siapapun yang melakukan itu, apakah itu
perorangan, apakah kelompok, atau didalangi kelompok tertentu ya kita berikan peringatan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan
bahwa membiarkan pelaku penyerangan atau kelompok yang mendalanginya berkeliaran,
hanya akan berdampak buruk bagi keberlangsungan Pilkada dan Pemilu mendatang. Dia tak akan mengijinkan kelompok tertentu merusak momen besar itu.
“Pemilu ini
milik kita bersama. Pilkada milik kita bersama. Keberhasilan Pilkada berarti suksesnya
bangsa ini, bangsa Indonesia yang berasaskan demokrasi. Kegagalan Pilkada dan Pemilu
kegagalan bangsa Indonesia. Maka siapa pun dia yang mencederai itu, mengganggu
itu, mencoba menggagalkan itu, dia adalah berkhianat kepada kepentingan bangsa,” jelasnya.
Sementara menilik
perkembangan penyelidikan, sejumlah pihak meyakini bahwa serangkaian serangan terhadap
pemuka agama adalah design dari kelompok tertentu. Keyakinan ini disampaikan oleh
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. Dirinya mengaku mendapatkan informasi berdasarkan hasil penelusuran tim pencari fakta.
“(Hasil penelusuran tim pencari fakta) Menunjukkan bahwa ada dugaan berkas-bekas orang kuat di republik ini yang melakukan itu secara sistematis,” demikian dituturkannya.
Baca Juga :
Romi menegaskan,
tujuan design rencana ini untuk memberikan persepsi kepada publik bahwa pemerintah
tidak memiliki kecakapan dalam menangani persoalan keamanan. Dalam artian, tindakan
kejahatan ini akan jadi kambing hitam untuk menyalahkan pemerintah karena tidak mampu menjaga keamanan di dalam negeri.
Dia juga menilai
pola inilah bahkan sama persis seperti pola yang dilakukan dengan serentetan kejadian
yang menimpa pemuka agama di masa Orde Baru. Dimana banyak pemuka agama sepert ustad dan kiai dituduh bersalah dan dibunuh.
Berdasarkan
data yang dihimpun Kabareskrim Polri, terungkap ada sebanyak 21 peristiwa teror
penganiayaan yang menimpa pemuka agama di enam provinsi yaitu Aceh, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara kasus
terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan total 13 kasus dan Jawa Timur sebanyak 4
kasus.
Mari berdoa
supaya pernyataan Menko Polhukam Wiranto benar-benar terealisasi. Sehingga tindakan-tindakan
yang mengancam keamanan dan perdamaian di tanah air bisa dicegah. Kita juga perlu
bertindak secara roh supaya bangsa kita penuh dengan syalomnya Tuhan.