Tiga Menteri Ini Tiru Susi Lakukan Gebrakan Baru di Tahun 2016

Jika Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah membuktikan kinerja yang baik sejak diberi tanggung jawab di jajaran kabinet Joko Widodo.  Beragam apresiasi sudah diterima melalui sederet gebrakan yang dilakukan di tubuh kementerian kelautan dan perikanan.

Namun kementerian lainnya seolah tak mau kalah. Dengan itu, memasuki tahun 2016 ini sejumlah program baru telah dicanangkan dan dijanjikan rampung pada tahun ini. Adapun kementerian yang melakukan gebrakan baru tersebut adalah:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Sejak ditunjuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli seolah menjadi figur baru yang hadir membawa perubahan besar bagi kementerian yang dipimpinnya. Jika sebelumnya ia mencanangkan pemangkasan beberapa lembaga yang dipimpinnya, saat ini dirinya kembali mencanagkan keseriusan pemerintah dalam membangun program besar dalam bidang kemaritiman.

Sejak akhir tahun 2015 silam, usulan pembentukan 10 Destinasi Wisata Unggulan dari Rizal Ramli kini mulai terealisasi. Seperti dikutip dari Antaranews, Minggu (10/1), Rizal Ramli telah memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba bersama empat menteri lainnya di Institut Teknologi Del, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara. Empat menteri tersebut terdiri dari, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

“Kita akan jadikan Danau Toba ini Monaco of Asia, karena orang sudah tahu kalau Monaco itu bagus, cantik, pemandangannya indah dan bersih,” kata Rizal Ramli.

Menteri Angraria dan Tata Ruang (ATR)

Menteri Angraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan baru saja menyampaikan bahwa kasus pengurusan tanah kerap kali menjadi masalah dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu, Ferry mengungkapkan bahwa sejak tahun 2016 ini akan dilakukan program penyederhanaan sistem pengurusan tanah. Layanan pertanahan masyarakat akan terus dikembangkan untuk mempermudah pengurusan tanah bagi masyarakat, diantaranya penerapan penggunaan sistem online serta bentuk pengiriman berkas atau delivery order bagiw arga yang dianggap kesulitan mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Surabaya, Minggu (10/1). “Ke depan kami sedang menyusun konsep agar warga cukup sekali datang ke kantor BPN dalam menguru tanah, yakni untuk tandatangan saja,” ucap Ferry.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencanangkan upaya penyederhanaan sistem pembayaran jaringan jalan tol yang menguhubungkan ujung Barat Jawa di Merak, Banten hingga Ujung Timur di Surabaya, Jawa Timur. “Nantinya antar jalan tol itu nggak ada barrier (pintu tol antar ruas). Kalau ada pintu, itu hanya untuk yang ramp (gerbang akses keluar masuk tol),” ujar Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna.

Upaya menyederhanaan ini, katanya, merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah dan para operator jalan tol untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi para masyarakat penggunanya. Ditargetkan, sistem pembayaran ini dapat diterapkan penuh pada 2019 mendatang, setelah jaringan jalan tol Trans Jawa sudah rampung. Pelaksanaan program ini akan segera dimulai pada waktu-waktu dekat.

Semoga dengan gebrakan dan terobosan di setiap kementerian ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.

 

Sumber : Berbagai Sumber/Jawaban.com/ls

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles