Andreas Yewangoe: Gereja Harus Tegas Tolak Revisi UU KPK

Andreas Yewangoe: Gereja Harus Tegas Tolak Revisi UU KPK

daniel.tanamal Official Writer
2485

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style>

Mantan Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe ikut bersuara menyikapi rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam akun facebook-nya, Yewangoe meminta agar gereja tegas menolak rencana yang dianggapnya sebagai trik pelemahan KPK ini.

Gereja harus tegas menolak pelemahan KPK dengan trik Revisi UU KPK. Tidak menjadi masalah berapa lamapun usia KPK. Jangan dibatasi hanya sampai 12 tahun. Jangan terlalu berpegang pada yang formal, bahwa sebagai komisi, KPK terbatas. Harus lihat materialnya, yaitu bahwa korupsi tetap hebat dan makin mengerikan. Ingat, KPK dibentuk justru karena lembaga-lembaga penegak hukum yang ada tidak bisa diharapkan. Merdeka!” katanya, Selasa (13/10/2015).

Beberapa komentar-komentar mendukung pernyataan Yewangoe ini yang intinya warga gereja harus mendukung KPK secara penuh. “Gereja harus setuju dan dukung KPK karena panggilan gereja adalah memberantas pencuri-pencuri. Jika gereja tidak mendukung KPK berarti gereja turut mendukung kegiatan pencurian yang dilarang oleh Hukum Allah,” kata akun Frederiek Wellem. Sementara itu akin David Rehyaar mengatakan “Dalam hal korupsi, sebaiknya gereja tegas berkata dan bertindak menunjukkan (memberi teladan) kepada warganya untuk tidak mencuri; baik kecil ataupun besar, apapun wujudnya dan apapun alasannya.”

Seperti diketahui enam fraksi di DPR mengusulkan perubahan UU KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015) kemarin. Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar. Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain KPK diusulkan untuk tidak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.

Selain itu, KPK diusulkan hanya "berusia" selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ada juga usulan bahwa hanya pegawai negeri sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK. Gelombang protes pun segera bermunculan karena menganggap usulan revisi ini merupak sebuah tindakan yang akan melemahkan KPK.



Apakah artikel ini memberkati Anda? Jangan simpan untuk diri Anda sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kasih yang Sejati. Mari berbagi dengan orang lain, agar lebih banyak orang yang akan diberkati oleh artikel-artikel di Jawaban.com seperti Anda. Caranya? Klik DI SINI.


Sumber : Jawaban.com | Daniel Tanamal

Ikuti Kami