Memasuki usia kemerdekaan Indonesia tujuh dasawarsa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari betul pentingnya meningkatkan pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Ia menegaskan paradigma penegakan hukum harus berubah dengan tidak lagi bertumpu pada pendekatan represif namun lebih pada pencegahan.
“Ke depan menurut saya perlu bangun kultur tertib hukum, membangun nilai-nilai agar masyarakat patuh pada hukum. Membangun nilai-nilai agar masyarakat patuh pada hukum, bukan memperbanyak orang yang masuk penjara," kata Presiden, seperti disampaikannya dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia dalam Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 di Kantor Presiden, Rabu (12/8).
Presiden mengaku bahwa penegakan hukum masih belum berhasil mengurangi jumlah pejabat negara yang terlibat dalam kasus hukum. Ia mencontoh pejabat pusat dan daerah yang banyak sekali terjerat hukum. Seperti gubernur, wali kota dan bupati serta ratusan pejabat setingkat dirjen dan kepala dinas di seluruh Indonesia yang terkena masalah hukum dan masuk ke penjara.
Presiden menegaskan bahwa kedepannya rakyat Indonesia harus menyadari pentingnya membangun budaya tertib dan taat hukum. ”Ini pesan untuk semua, kita semuanya sangat penting membangun budaya tertib dan taat hukum, meski penindakan juga juga perlu, tapi menurut saya pembangunan kultur (taat hukum) penting,” tandasnya.