<!--[if gte mso 9]><xml>
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan secara terbuka lima masalah ekonomi yang dihadapi
pemerintah di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat
menghadapi hal tersebut, sang presiden meminta semua pihak dapat bersatu dan
mengurangi gesekan antar lembaga maupun partai politik sehingga pemerintah bisa
fokus memperbaiki ekonomi Indonesia.
Menurut Jokowi, masalah pertama yang bersinggungan dengan ekonomi rakyat adalah
di bidang pangan. Pemerintah menurutnya belum bisa mencapai kedaulatan pangan
sehingga masih bergantung pada bahan pangan impor. Akibatnya, harga pangan di
Indonesia sangat tidak stabil.
Belakangan, pemerintah justru disibukkan oleh kelangkaan daging sapi di pasar
sehingga memaksa Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor puluhan ribu
sapi bagi Perusahaan Umum Bulog guna menekan harga. “Kedaulatan pangan belum
tercapai. Kita masih rentan gagal panen dan mudah diterpa ketidakstabilan harga
pangan,” kata Jokowi dalam pidatonya di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di
Jakarta, Jumat (14/8).
Masalah kedua yang menghambat perputaran roda ekonomi negeri menurut mantan
Walikota Solo adalah minimnya moda transportasi massal di hampir seluruh
wilayah Indonesia. Pekerjaan rumah tersebut menjadi bagian dari rencana
pembangunan infrastruktur yang belum bisa disediakan pemerintah. “Sementara di
bidang maritim dan illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya
laut menyebabkan kerugian negara yang besar. Ini sudah mulai diperbaiki,” kata
Jokowi.
Berlanjut ke masalah keempat, Jokowi menyebut defisit energi yang dialami
Indonesia sangat mengganggu pemerintah dalam mencapai target-target pertumbuhan
yang sudah ditetapkan. “Kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga
listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi,
produksi bahan bakar minyak (BBM) masih defisit sekitar 600 ribu barel per
hari,” keluhnya.
Lima masalah utama tersebut menurut Jokowi harus bisa mulai diperbaiki
pemerintah dalam sisa tahun berjalan oleh para menteri Kabinet Kerja. Namun, ia
juga meminta seluruh masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak
hukum, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan partai politik untuk tidak
membuat bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. “Hal ini tentu
saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong,
dan tumbuhnya karakter bangsa,” kata Jokowi.