Lulung Tega Ucapkan Hal Ini Soal Ahok

Nasional / 30 July 2015

Kalangan Sendiri

Lulung Tega Ucapkan Hal Ini Soal Ahok

Lori Official Writer
4914

Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus Uninteruptible Power Suply (UPS) pada Rabu (29/7) kemarin mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung).

Pria yang kerap disapa Haji Lulung ini beranggapan bahwa tersangka dalam kasus korupsi APBD DKI Jakarta terkait pengadaan UPS. Pasalnya Ahok dianggap melakukan pembiaran dalam hal pengawasan dan tidak melakukan pencegahan sebelum kasus korupsi terjadi.

“Mestinya Ahok jadi tersangka karena pengguna anggaran ada di pihak eksekutif. Mestinya pemberantasan korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan pembiaran,” ucap Lulung, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (29/7).

Lulung juga menilai bahwa Ahok sebagai Gubernur DKI bertanggung jawab dalam hal pemakaian anggaran APBD Perubahan tahun anggaran 2014 itu. “Karena penggunaan anggaran adalah eksekutif, mekanisme pembahasan APBD itu jadi tanggung jawabnya DPRD sebatas persetujuan di paripurna. Menyangkut kasus UPS, harusnya eksekusi terakhir dilakukan oleh unit masing-masing, dan yang bertanggung jawab Gubernur,” terangnya.

Sementara Ahok yang kerap berlawanan dengan Lulung menjawab dakwaan tersebut dengan berkelakar. Menurut Ahok, Lulung pantas menggantikan posisi Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai kepala Bareskrim Mabes Polri. “Sayang, Haji Lulung tak pernah sekolah polisi. Kalau pernah, saya akan usulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kabareskrim,” ucap Ahok.

Terkait pemeriksaan itu, Ahok menjelaskan bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Proses pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam itu diharapkan bisa menuntaskan kasus yang menjerat dua pejabat negara, diantaranya Alex Usmandan Zaenal Soleman.

Seperti diketahui, Ahok dan Lulung memang selalu berseberangan dalam hal cara pandang, apalagi saat Ahok melakukan pembenahan PKL di Tanah Abang dan banjir Jakarta. Kendati masing-masing punya sentimen pribadi, namun pejabat negara seharusnya menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya.

Sumber : Kompas.com/Tempo.co/ls
Halaman :
1

Ikuti Kami