Pesan Ahok Untuk PNS Soal Parsel Lebaran

Dalam rangka memasuki hari besar Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpesan agar pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhati-hati saat menerima parsel, hadiah atau Tunjangan Hari Raya (THR) dari kolega atau pihak asing.

Mengacu pada peraturan di tahun sebelumnya, Ahok menekankan bahwa pejabat Pemprov DKI Jakarta dimanapun berada tak boleh menerima parsel lebaran. “Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh ada pejabat maupun pegawai yang menerima parsel lebaran. Saya minta anjuran ini ditaati,” ucap Ahok saat berada di Balai Kota, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antaranews.com, Jumat (26/6).

Hal ini dianjurkan untuk mencegah terjadinya kasus gratifikasi yang bisa menjerat pejabat negara. Seperti imbauan yang juga disampaikan oleh Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK). “Penerimaan parsel itu dikhawatirkan akan menimbulkan efek gratifikasi terhadap pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, jangan ada yang menerima parsel Lebaran,” lanjutnya.

Ia mengingatkan apabila ditemukan diantara pejabat yang terbukti menerima parsel Lebaran, maka yang bersangkutan akan dilaporkan kepada lembaga yang berwajib, dalam hal ini kepada KPK.

Selaku lembaga pemberantasan korupsi, KPK memang akan selalu menghimbau para pejabat negara untuk tidak terlibat dalam transaksi penerimaan apapun saat memasuki hari-hari besar. Demikian pula dengan anjuran untuk tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi, seperti mobil dinas untuk mudik.

Senada dengan konsekuensi yang diungkapkan Ahok, para pejabat yang ketahuan menerima parsel dan THR akan segera dilaporkan kepada lembaga yang berwewenang dan diproses secara hukum.

Tak diragukan memang, praktik suap dan sogok dikalangan pejabat menjadi penyakit yang masih menggerogoti tubuh lembaga pemerintahan. Sehingga tindakan tegas demikian penting untuk dilakukan.

Halaman :