Hari ini DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna pengangkatan Basuki T. Purnama (BTP) menjadi gubernur DKI Jakarta. Rapat belum dimulai namun dukungan dari netizen untuk Ahok menjadi gubernur sudah menjadi trending topic di Indonesia. Hal ini tampak dari Twitter, Jumat (14/11/2014), BTP disebut sebagai gubernur dengan hashtag #GubernurAhok pagi ini. Para pengguna Twitter banyak berkicau mendukung pelantikan BTP. Seperti kicauan dari @AmanLumbanGaol, ia menyatakan tak ada yang bisa menghentikan Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta. "Tidak akan ada yang bisa menghentikan @basuki_btp menjadi gubernur. Kita lihat saja nanti. #GubernurAhok," tulis Aman melalu akun Twitter-nya. Lalu ada pula @AdjiesSmo yang menyatakan pengangkatan Ahok menjadi gubernur dihantarkan oleh konstitusi. "Konstitusi akan mengantar @basuki_btp menjadi #GubernurAhok," kicau Adjies.

Walau dukungan membanjir untuk Ahok di media sosial, pelantikannya diwarnai protes oleh FPI dan beberapa politisi Kebon Sirih. Mereka menolak Ahok jadi gubernur dengan berbagai alasan, dan mereka meyakini wakil gubernur tak serta merta diangkat ketika gubernur berhalangan tetap. Rapat paripurna akan digelar DPRD DKI yang dijadwalkan pada pukul 10.30 WIB hari ini. Ketua DPRD DKI Prasetyo menyatakan tetap akan memutuskan pengangkatan Ahok menjadi gubernur walau ada kemungkinan rapat tidak kuorum. "Jam 10.30 WIB, kuorum tidak kuorum, akan saya umumkan status Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo saat memimpin rapat pada Kamis (13/11) kemarin.

Masih dengan topik pengangkatan BTP menjadi Gubernur Jakarta, yang mendapat banyak kecaman dari Front Pembela Islam (FPI) yang menggunakan berbagai cara untuk menjegal BTP dengan ide Gubernur tandingan. Mantan Gubernur Jakarta, Sutiyoso tidak mempermasalahkan soal langkah yang diambil oleh FPI. Asal langkah tersebut sesuai dengan konstitusi. "Apapun yang dilakukan tidak boleh keluar dari konstitusi?," kata Sutiyoso di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).

Sutiyoso mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jika Gubernur berhalangan maka Wagub akan secara otomatis mengisi posisi itu. Ahok, kata Sutiyoso, harus bisa menjaga toleransi saat menjadi pemimpin. "Kalau tidak, dia bukan pemimpin lagi," tambahnya. Lanjutnya, aspirasi apapun yang hendak disampaikan menurut Sutiyoso sah-sah saja. Namun penyampaian aspirasi haruslah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). "Nanti DPRD yang mengolah layak atau tidak," tambah Ketum PKPI itu. Terkait surat rekomendasi pembubaran FPI. Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok. "Kalau semua memenuhi silakan saja, kalau tidak kan percuma jadinya," tutupnya.