Kalangan Sendiri
-
Share:
Bahas Kelengkapan Dewan, Rapat Hari Ini Diprediksi Berjalan Alot?
Theresia Karo Karo Official Writer
3221
Hari ini Selasa 28 Oktober 2014 menjadi batas akhir koalisi Joko Widodo untuk menyerahkan daftar nama kadernya agar dimasukkan dalam pemilihan Alat kelengkapan Dewan dan badan. Sedangkan, fraksi yang tergabung dalam koalisi Prabowo Hatta seperti, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS telah menyerahkan daftarnya sejak pekan lalu.
Diketahui lima fraksi yang belum mengumpulkan daftar anggota komisi, yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP. Kemarin (27/10), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa hari ini akan dilakukan rapat terkait pemilihan alat kelengkapan dewan.
“Besok, apa pun yang terjadi kami akan memilih pimpinan alat kelengkapan dewan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dirinya juga mengungkapkan bahwa fraksi PPP telah menyusun daftar anggota komisi untuk dibahas dalam rapat paripurna siang ini.
Seperti yang kita ketahui, beberapa rapat paripurna sebelumnya berlangsung cukup alot. Hal ini diakibatkan pendapat yang berseberangan antar dua kubu. Dan rapat kali ini juga diprediksi akan berlangsung alot. Apalagi bila pimpinan partai politik menekan arogansi masing-masing dalam mencapai keputusan.
Gambaran rapat paripurna yang alot ini semakin jelas, terlihat dari pernyataan para anggota parlemen. Salah satunya Politikus PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan yang mengatakan bahwa koalisi Jokowi tak akan pernah menyerahkan daftar nama fraksi mereka sampai keinginan mereka dipenuhi.
Seakan menyiratkan ego serupa, politikus Partai Golongan Karya Aziz Syamsudin menilai bahwa koalisinya sudah dapat memulai rapat dan mengambil keputusan, meski tidak dihadiri fraksi pendukung Jokowi. Dirinya juga turut menyertakan Tata Tertib DPR pasal 251 ayat 1 sampai 5 yang mendukung argumennya. Tata tertib ini menyatakan, rapat memang dapat berjalan bila dihadiri lebih dari separuh jumlah fraksi. Pasal 5 menyebutkan bahwa rapat yang tidak lengkap juga dapat mengambil keputusan.
Meligat kondisi rapat paripurna ini, Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan bahwa korban arogansi ini hanyalah masyarakat. “Kalau sama-sama ngotot ya susah. Publik yang akan menjadi korban karena hanya dipertontonkan kekuatan politik, bukan mendapat esensi kerja parlemen.”
Menurutnya, rapat paripurna yang berlangsung alot dapat dihindari dengan melakukan dialog. “Toh, lobi memang tak bisa dihindari.” Karena keputusan berasal dari persetujuan pimpinan partai.
Sumber : Detik/Tempo.co by tk
Diketahui lima fraksi yang belum mengumpulkan daftar anggota komisi, yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP. Kemarin (27/10), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa hari ini akan dilakukan rapat terkait pemilihan alat kelengkapan dewan.
“Besok, apa pun yang terjadi kami akan memilih pimpinan alat kelengkapan dewan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Dirinya juga mengungkapkan bahwa fraksi PPP telah menyusun daftar anggota komisi untuk dibahas dalam rapat paripurna siang ini.
Seperti yang kita ketahui, beberapa rapat paripurna sebelumnya berlangsung cukup alot. Hal ini diakibatkan pendapat yang berseberangan antar dua kubu. Dan rapat kali ini juga diprediksi akan berlangsung alot. Apalagi bila pimpinan partai politik menekan arogansi masing-masing dalam mencapai keputusan.
Gambaran rapat paripurna yang alot ini semakin jelas, terlihat dari pernyataan para anggota parlemen. Salah satunya Politikus PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan yang mengatakan bahwa koalisi Jokowi tak akan pernah menyerahkan daftar nama fraksi mereka sampai keinginan mereka dipenuhi.
Seakan menyiratkan ego serupa, politikus Partai Golongan Karya Aziz Syamsudin menilai bahwa koalisinya sudah dapat memulai rapat dan mengambil keputusan, meski tidak dihadiri fraksi pendukung Jokowi. Dirinya juga turut menyertakan Tata Tertib DPR pasal 251 ayat 1 sampai 5 yang mendukung argumennya. Tata tertib ini menyatakan, rapat memang dapat berjalan bila dihadiri lebih dari separuh jumlah fraksi. Pasal 5 menyebutkan bahwa rapat yang tidak lengkap juga dapat mengambil keputusan.
Meligat kondisi rapat paripurna ini, Direktur Eksekutif Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan bahwa korban arogansi ini hanyalah masyarakat. “Kalau sama-sama ngotot ya susah. Publik yang akan menjadi korban karena hanya dipertontonkan kekuatan politik, bukan mendapat esensi kerja parlemen.”
Menurutnya, rapat paripurna yang berlangsung alot dapat dihindari dengan melakukan dialog. “Toh, lobi memang tak bisa dihindari.” Karena keputusan berasal dari persetujuan pimpinan partai.
Halaman :
1
Hot Topics
Related Articles
