Demi kepastian bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, ada baiknya koalisi Pro Prabowo dan Koalisi Pro Jokowi di parlemen menghentikan perseteruan politik mereka. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

"Sudah hampir tiga bulan dunia usaha dilanda keresahan," ujar Sofjan beberapa waktu lalu. Banyak izin investasi yang pada akhirnya tidak terealisasi. Ditambah lagi, kini ada tantangan berat berupa pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 serta kemungkinan resesi global akibat kebijakan moneter di negara maju.

Setelah pemilihan Ketua MPR beberapa waktu lalu contohnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia melemah, berada di kisaran 4.950 lebih rendah dari sehari sebelumnya yang berada di level 5.000. Pada pembukaan perdagangan, IHSG langsung melorot dari 5.032,84 menjadi 4.992,42 bahkan sempat menyentuh level terendah 4971,74 pada sesi pertama.

Investor saat ini bersikap wait and see. Hal ini bertambah buruk saat para manajer big fund asing keluar dari pasar saham. Sejak September 2014 hingga 9 Oktober 2014 lalu total modal asing yang keluar mencapai Rp 8 triliun. Hal ini dikarenakan dinamika politik saat pergantian pemerintahan paling dicermati investor saat ini, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun menurut Chief Executive Officer PT Schroder Investment Management Indonesia Michael Tm Tjoajadi mengatakan IHSG akan bergerak positif jika presiden terpilih Jokowi berani menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Angkanya saya tidak bisa menyebutkan, tapi ini nantinya akan menjadi positif trand," ujarnya di Jakarta, Senin (13/10/2014). "Kalau subsidi dicabut, kan bisa dialihkan ke infrastruktur. Nantinya akan ada pembangunan di mana-mana oleh pemerintah, dan swasta pun akan ikut-ikutan untuk investasi," ujarnya.

Adanya kenaikan harga BBM tersebut, pastinya akan berdampak jangka pendek berpengaruh pada angka inflasi yang tinggi. Tetapi untuk jangka panjangnya akan memperbaiki neraca perdagangan. Apalagi jika kebijakan pemerintahan yang baru mendukung struktur ekonomi dalam negeri.