5 Aksi Pemerintahan Jokowi-JK Basmi Mafia Migas

5 Aksi Pemerintahan Jokowi-JK Basmi Mafia Migas

Lori Official Writer
5189

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengaku optimis akan masa depan perekonomian negara yang lebih baik. Untuk mencapai harapan itu, Jokowi-JK sudah menyusun rencana revitalisasi di bidang minyak dan gas (migas).

Fokus utama Jokowi-JK adalah memberantas para mafia migas yang selama beberapa tahun belakang ini sudah merajalela dan merugikan negara.

Pembekuan Petral

Deputi Tim Transisi Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan mendatang berencana membubarkan atau membekukan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Pasalnya, pemerintah mengaku kesulitan mengawasi perkembangan Petral lantaran berkedudukan di Singapura. Pembekuan Petral merupakan salah satu rencana aksi pembenahan tata kelola migas agar sesuai UUD Pasal 33 Ayat 3.      

Pembentukan satgas antimafia migas  

Seperti dikutip dari Okezone.com, Minggu (21/9), tercatat bahwa negara harus menanggung kerugian dari praktik sindikasi mafia migas per tahun minimal 4.2 milliar dollar AS. Dalam artian, operasi mafia selama 10 tahun terakhir sudah mencapai 42 milliar dollar AS.

Atas beratnya kerugian negara itu, pemerintahan baru Jokowi-JK melontarkan akan dibentuknya satuan tugas (satgas) antimafia migas oleh pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini dinilai akan menjadi terobosan awal untuk menyelamatkan perekonomian negara.    

Penghapusan broker gas tanpa fasilitas

Guna memastikan besaran quota produksi gas yang selama ini ditemui tak berjalan secara transparan, telah direncanakan penghapusan broker gas tanpa fasilitas yang selama ini bermain di balik layar. Hal ini pun ditegaskan oleh Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. “Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trander tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan”.

Pengalihan subsidi BBM

Rencananya, pemerintahan baru Jokowi-JK akan mengalihkan subsidi BBM untuk kesejahteraan rakyat. Subsidi BBM ini akan dialokasikan bagi rakyat yang tidak mampu. “Pokoknya, kita alihkan dari subsidi yang sifatnya konsumtif ke yang produktif,” kata Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla saat ditanyai kepastian isu naiknya BBM bersubsidi.

Revisi UU Migas

Salah satu upaya memperbaiki sektor energi di Indonesia adalah memberantas seluruh mafia energi lewat reformasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dilakukan melalui revisi Undang-Undang Migas sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.

Bila Jokowi-JK mampu membereskan Migas, maka bukan mustahil bila harapan dan optimisme keduanya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 7 hingga 8 persen dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Sumber : Berbagai Sumber/jawaban.com/ls

Ikuti Kami