Berdasarkan data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2012, setidaknya ada 15 kementerian yang diduga merugikan negara sebesar triliunan rupiah.
Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, 15 kementerian itu antara lain Kementerian Pertanian yang mengakibatkan negara rugi Rp 200,4 miliar, Kementerian Kehutanan (Rp 7,1 triliun), Kementerian Agama (Rp 79 miliar), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp 17 miliar), dan Kemenko Kesra (Rp 268,9 miliar). Miliaran rupiah lainnya juga “hilang” akibat Kementerian ESDM (Rp 268,9 miliar), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Rp 174 miliar), Kementerian Sosial (Rp 17,6 miliar), Kementerian Perhubungan (Rp 11 miliar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rp 7,6 miliar), Kementerian Koperasi dan UKM (Rp 5,7 miliar), Kementerian Hukum dan HAM (Rp 2,4 miliar), Kementerian PDT (Rp 888 juta), dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (Rp 566 juta).
“Mereka (kementerian-kementerian. –red) sangat jelek dan amburadul dalam pengelolaan anggaran, sehingga ditemukan adanya indikasi kerugian negara,” kata Uchok.
Sejumlah menteri membantah dugaan tersebut. Menkominfo Tifatul Sembiring menyampaikan bahwa audit BPK itu tidak berarti telah terjadi korupsi di departemen yang ia tangani. Sementara Menko Kesra Agung Laksono mengaku heran bagaimana bisa kementerian yang dipimpinnya bisa merugikan negara hingga Rp 268,9 miliar. “Anggaran Kemenko Kesra saja tidak sampai sebesar itu,” jelasnya.
Lantas, ke mana sebenarnya uang tersebut menguap? Masyarakat menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan selanjutnya sampai fakta yang sebenarnya terungkap.
BACA JUGA: