Oknum Pemda DKI Penghambat Relokasi Dicopot Jokowi

Nasional / 29 January 2013

Kalangan Sendiri

Oknum Pemda DKI Penghambat Relokasi Dicopot Jokowi

daniel.tanamal Official Writer
10023

Ketegasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam memimpin ibukota terus terlihat. Kali ini mantan walikota Solo itu mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda.

Wacana yang berkembang selama ini adalah banyak warga yang tidak mau direlokasi. Nyatanya justrus warga menginginkan relokasi namun dipersulit. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1).

Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan fakta bahwa banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda karena sudah bosan dengan banjir. "Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Ahok.

Selain mempersulit, para oknum dari pemda tersebut seperti memberikan informasi kurang benar mengenai minimnya fasilitas di Rusun Marunda. "Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Ahok.

Ahok mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan dengan membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Baru pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.

Tidak ada yang lebih memalukan daripada memanfaatkan situasi ditengah kesusahan sesama kita yang sedang membutuhkan kesejahteraan hidup. Ketegasan yang ditunjukan Jokowi dan Ahok perlu dilakukan pemimpin lainnya agar ada ketertiban dan disiplin diri untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab.

 

Baca juga artikel lainnya :

Usai Nonton Horor, Pemuda Ini Bunuh Keluarganya

Roy Marten : Narkotika Sulit Dilepaskan

Romo Benny : Pendidikan Seharusnya Memerdekakan

Hatta Rajasa : Kami Keluarga Taat Hukum

Klub Rasial Siap-siap Diganjar Degradasi

TECH : Inilah Tablet Trend 2013 (1)

 

 


Sumber : kompas.com - niel
Halaman :
1

Ikuti Kami