Tentang Papua, SBY : Sejarah Mana yang Harus Diluruskan?

Nasional / 29 June 2012

Kalangan Sendiri

Tentang Papua, SBY : Sejarah Mana yang Harus Diluruskan?

PrincessPina Cahyonoputri Official Writer
4132

Ditengah gejolak Papua untuk merdeka, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menegaskan Papua tetap sebagai bagian Negara Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikannya dalam pengarahan kepada siswa Sesko TNI, Sesko Angkatan dan Sespimmen Polri di Gedung Jenderal Soedirman, Mako Secapa TNI AD, di Bandung, Jawa Barat.

Menurut SBY, tidak ada lagi soal referendum, meluruskan sejarah, dan lainnya terkait Papua. "Papua tetap bagian dari keutuhan NKRI. Kebijakan kita soal Papua sangat tegas. Tidak ada diskusi atau dialog soal keutuhan bangsa," ucap SBY, seperti dikutip dari dektiknews, pada Jumat (29/6).

Kepada lebih dari seribu perwira TNI-Polri di sana, SBY memastikan bahwa negara dunia dan organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memberi dukungan serta setuju kalau Papua sebagai bagian NKRI. "Negara sahabat mendukung penuh. Kalau ingin meluruskan sejarah Papua, sejarah yang mana," terang SBY.

Dalam aksi tanya jawab tersebut, presiden menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berwenang dan wajib mengamankan Papua. Karena itu oknum-oknum yang bertindak untuk memisahkan Papua dari NKRI haruslah ditindak tegas. Walaupun demikian, SBY memastikan bahwa tindakan tegas tersebut tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM). "Saya minta aparat keamanan tidak melebihi kepatutan atau melanggar HAM saat melaksanakan tugas. Tentunya ada sanksi jika terbukti melanggar," ungkap SBY.

Pada acara yang sama, sempat terjadi insiden dimana SBY menegur beberapa perwira siswa yang didapati tidak menyimak pidatonya dan justru asyik mengobrol. Pemaparan pun dihentikan sejenak untuk menegur mereka. "Saya takut kalian tidak bisa berbuat banyak bagi negara. Mendengarkan adalah bagian dari menyempurnakan kepribadian,” ungkap SBY.

Salah satu tantangan Indonesia adalah menjaga kedaulatannya di tengah tantangan wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri. Hal ini tidak boleh hanya sekedar wacana saja, tapi membutuhkan tindakan konkrit. Semoga pemerintah bisa tetap mempertahankan kesatuan NKRI sehingga dapat membantah tudingan negara gagal.

Sumber : detikcom/vina
Halaman :
1

Ikuti Kami