Gelombang penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya datang dari kelompok buruh, mahasiswa, maupun organsisasi massa berbasis agama. Sejumlah pimpinan daerah di Indonesia pun menyerukan hal yang sama.
Jika media massa hanya menyebutkan dua kepala daerah yakni Wakil Walikota Surakata FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Kementerian Dalam Negeri justru merilis ada 21 petinggi yang ternyata mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Berikut nama-nama Kepala Daerah yang menolak kenaikan harga BBM:
1. I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali
2. Peni Suparto, Wali Kota Malang
3. KH Fuad Amin, Bupati Bangkalan.
4. M Buchori, Wali Kota Probolinggo
5. Amin, Bupati Ponorogo
6. Budi Sulistyono, Bupati Ngawi
7. Sumantri, Bupati Magetan
8. FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surakarta
9. Bambang Dwi Hartono, Wakil Wali Kota Surabaya
10. Yuni Widyaningsih, Wakil Bupati Ponorogo
11. Idza Priyanti, Wakil Bupati Brebes
12. Kusen Andalas, Wakil Bupati Jember (non-aktif)
13. Andi Said Panokori, Wakil Bupati Bone
14. Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo
15. Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan
16. Wayan Candra, Bupati Klungkung
17. Made Arga Pynatih, Wakil Bupati Buleleng
18. GN Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar
19. Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli
20. Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana
21. Ahmad Dahlan, Wali Kota Batam
Hingga berita ini diturunkan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudyohono belum memberikan pernyataan apapun terkait dengan cukup banyaknya pimpinan daerah yang tidak sepakat dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Sumber : merdeka.com/bm